TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno menyebut perlunya ada referendum jika pemerintah ingin melakukan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Menurut Sandiaga, pemindahan ibu kota itu merupakan persoalan yang sangat strategis dan harus dikembalikan kepada masyarakat.
Baca juga: Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Pengganti Ibu Kota di Luar Jawa
"Kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung. Itu yang harus dilakukan," kata Sandiaga di Kantor Lurah Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2019.
Sandiaga menanggapi rencana pemindahan ibu kota yang kembali mencuat belakangan ini. Dalam rapat terbatas kabinet pada Senin kemarin, 29 April, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Sandiaga mengatakan pemindahan ibu kota pernah dilakukan sejumlah negara di dunia. Menurut dia, kajian komprehensif yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ihwal rencana itu harus disosialisasikan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini enggan menjawab saat ditanya apakah pemindahan ibu kota menjadi persoalan mendesak saat ini. Yang terpenting, kata dia, ialah adanya konsensus bersama dengan seluruh masyarakat.
"Kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau," kata Sandiaga membeberkan sejumlah hal yang menurutnya mesti diperhatikan.
Selain itu, kata dia, relevansi pemindahan ibu kota di saat teknologi digital sudah maju seperti sekarang juga mesti diperhatikan. Sandiaga menilai aspek ini penting selain kajian perihal tata kota, tata ruang, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya.
"Harus dilihat juga relevansinya dari segi cost dan apakah efektif apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital," ucap Sandiaga.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA
