Jokowi Sebut Ada 3 Kandidat Ibu Kota di Luar Pulau Jawa

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan ada tiga kandidat kota yang bakal dijadikan Ibu Kota negara yang baru. "Tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek secara detail," kata Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa, 30 April 2019.

    Berita terkait: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: Pilih yang Risiko Bencana Kecil

    Jokowi mengatakan, bisa saja Ibu Kota yang baru dipindah di salah satu kota di Pulau Sumatera. Namun, ia menilai jangkauan daerah tersebut terlalu jauh dari wilayah timur Indonesia. "Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira-kira itu, lah," katanya.

    Menurut Jokowi, sebelum memutuskan lokasi pemindahan Ibu Kota, tiga kandidat kota harus dicek terlebih dulu mengenai daya dukung lingkungannya. Misalnya, dari sisi ketersediaan air, sanitasi, kebencanaan, dan pengembangan Ibu Kota ke depannya. "Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu nanti disampaikan ke saya, nanti saya putuskan."

    Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin kemarin, Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan sejumlah alasan untuk pemindahan Ibu Kota adalah karena Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk. Bahkan, kata Bambang, Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.

    Masalah lainnya adalah kemacetan. Bambang menyebutkan kerugian ekonomi akibat kemacetan saja pada 2013 mencapai Rp 56 triliun. "Mungkin angkanya sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata dia.

    Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir. Banjir di Jakarta bukan saja berasal dari hulu, tapi juga diakibatkan kemiringan muka tanah, terutama di pantai utara Jakarta yang penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 sentimeter per tahun.

    Baca juga: Jokowi Tinjau Pabrik Sepatu dan Makan Siang Bareng Buruh

     

    "Dan tanah itu sudah turun dalam periode kira-kira 20 tahun terakhir itu sampai 60 scentimeter bahkan mendekati 120 centimeter sebagai akibat penggunaan air tanah yg berlebihan dan karena penduduk yang jumlahnya besar," ucap Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.