Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Pengganti Ibu Kota di Luar Jawa

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memimpin rapat terbatas membahas hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi di Istana Merdeka, Jakarta, 18 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memimpin rapat terbatas membahas hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi di Istana Merdeka, Jakarta, 18 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan calon pengganti Jakarta adalah daerah di luar Pulau Jawa. Keputusan pemindahan ibu kota ini diambil setelah Jokowi menggelar rapat dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kantor Presiden, Senin, 29 April 2019.

Baca: 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Pilih Luar Jawa

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan awalnya Bappenas menyodorkan tiga alternatif kajian pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tapi dibuat distrik khusus pemerintahan. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa. “Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif yang ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa,” kata Bambang.

Ia mengatakan beberapa alasan sehingga memilih opsi ketiga. Pertimbangannya, dua opsi yang lain memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya, kata dia, alternatif pertama dan kedua tersebut hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat di pelbagai bidang dan akan tetap membuat perekonomian terpusat di Jakarta dan sekitarnya. "Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal," ujarnya.

Menurut Bambang, ada beberapa alasan sehingga pemerintah berencana memindahkan ibu kota. Pertama, penduduk Jakarta sudah sangat padat, yang mencapai 10,2 juta jiwa—peringkat keempat kota dengan tingkat kepadatan penduduk di dunia.

Baca: Realisasi Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Usul Bentuk Badan Otoritas

Pertimbangan berikutnya, masalah kemacetan. Ia mengatakan banyak kerugian ekonomi akibat kemacetan. Pada 2013, nilai kerugian karena kemacetan mencapai Rp 56 triliun. "Sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," katanya.

Alasan lain, daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk mengatasi banjir. Sebab, banjir di Jakarta tidak hanya berasal dari hulu, tapi juga karena kemiringan muka tanah, terutama di utara Jakarta yang mencapai sekitar 7,5 sentimeter per tahun. "Dalam periode kira-kira 20 tahun terakhir, turun 60-120 sentimeter akibat penggunaan air tanah yang berlebihan dan penduduk yang jumlahnya besar," kata Bambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari kajian Bappenas itu, belum ditentukan calon kota pengganti Jakarta. Tapi, pada 2017, pemerintah pernah memunculkan tiga opsi calon ibu kota, yaitu Palangka Raya, Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, dan Panajam di Kalimantan Timur. Namun, dalam kajian kali ini, Bappenas tidak menyebutkan satu daerah pun sebagai pengganti Jakarta.

Dalam kajian terbaru ini, Bambang hanya menyebutkan sejumlah kriteria bakal ibu kota baru tersebut. Kriteria itu adalah posisinya strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, di daerah itu tersedia lahan milih negara, aman dari bencana, tersedia sumber daya air yang memadai, dan bebas pencemaran lingkungan. Kota baru tersebut tidak jauh dari pantai karena Indonesia merupakan negara maritim; tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi sudah memadai; serta minim potensi konflik sosial.

Selanjutnya, kota baru itu sudah ada dan masuk kategori kota kelas menengah. “Maksudnya, kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik,” ujar Bambang.

Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi

Pengamat tata kota, Nirwono Joga, mengatakan pemerintah perlu mencermati beberapa hal jika memilih daerah di Kalimantan sebagai ibu kota, antara lain kondisi air baku, ancaman asap akibat kebakaran hutan, dan banjir. “Ibu kota yang ideal secara teknis harus aman dari bencana,” ujarnya.

FRISKI RIANA | REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

28 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

34 menit lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

1 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

1 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

3 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.