Mendagri: Pemerintah, DPR, Penyelenggara Evaluasi Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) saat mengikuti apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 5 April 2019. Apel bersama ini dalam rangka keikutsertaan ASN dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) saat mengikuti apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 5 April 2019. Apel bersama ini dalam rangka keikutsertaan ASN dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Menurutnya hal-hal yang akan menjadi bagian evaluasi di antara jumlah tempat pemungutan suara atau TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di masing-masing TPS.

    "Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020) kami kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait," kata Cahyo dalam keterangan tertulis, Senin, 29 April 2019.

    Baca: Moeldoko Nilai Evaluasi Pemilu 2019 Diperlukan

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Rapat Internal Eselon I dan Eselon  II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat. Menurut Tjahjo pemerintah menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya.

    Tak hanya itu, kata dia, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para syuhada kusuma bangsa tersebut.

    "Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah pilpres dan pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu," ujar Tjahjo.

    Simak: Jokowi Menilai Kecurangan Pemilu 2019 Bersifat Kasuistis

    Evaluasi tersebut, kata dia, dimungkinkan akan dilakukan oleh anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait. Menurut dia, DPR yang baru nanti setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara pemerintah dan KPU dengan elemen-elemen penggiat demokrasi. "Termasuk kami libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya, termasuk e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan," kata Tjahjo.

    Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib. Hal itu juga, kata dia, ditopang dari kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target pemerintah. "Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen," ujarnya.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.