KSPI Pastikan Prabowo Hadiri Acara May Day di Senayan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pidato politik saat menghadiri aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pidato politik saat menghadiri aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, 1 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal hadir dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019.

    Baca juga: Kata Bawaslu Soal KSPI Deklarasikan Prabowo Saat May Day

    "Confirm ke kami sampai saat ini, beliau akan datang," kata Said Iqbal di Jakarta, Senin, 29 April 2019.

    Menurut dia, kedatangan Prabowo dalam peringatan May Day 2019 yang diselenggarakan KSPI bukan pertama kali karena Prabowo juga hadir dalam peringatan May Day yang digelar KSPI pada 2018.

    Sementara untuk kedatangan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, pihaknya tidak dapat memastikan. "Kami tidak ada komunikasi dengan Pak Sandiaga, hanya (komunikasi) dengan Pak Prabowo," katanya.

    Peringatan May Day di Tennis Indoor Senayan akan dimulai pada Rabu 1 Mei pukul 10.00 WIB. Prabowo dijadwalkan hadir di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

    Pihaknya pun memperkirakan ada sekitar 50 ribu massa yang bakal hadir di Senayan. Puluhan ribu massa tersebut berasal dari tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

    Baca juga: KSPI Sebut Biaya Deklarasi Prabowo Ditanggung Iuran Anggota

    "Dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang Banten dan Cilegon," katanya.

    Ada tujuh tuntutan yang bakal disuarakan dalam peringatan May Day 2019 yakni menolak upah murah, penghapusan sistem outsourcing, mendesak manfaat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun ditingkatkan, mendesak TDL (Tarif dasar listrik) dan harga sembako turun, mendesak pendapatan guru, tenaga honorer dan pengendara ojek online ditingkatkan serta mendesak pemerintah menegakkan demokrasi yang jujur dalam Pilpres 2019. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.