Polri Dalami Akun Medsos Penyebar Hoaks Lembaga Survei Pemilu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers insiden penembakan Sulawesi Tengah, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Desember 2018 (Andita Rahma)

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers insiden penembakan Sulawesi Tengah, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Desember 2018 (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta-Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sedang melakukan profiling pelaku penyebaran berita bohong perihal tuduhan terhadap lembaga survei yang dianggap menyebarkan hasil hitung cepat atau quick count palsu di Pilpres 2019.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan tim penyidik sudah menganalisis laporan yang dilayangkan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia dan Charta Politika beberapa hari lalu.

    Baca: Sepuluh Lembaga Survei Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019

    "Jadi tim kami sudah analisis dan menelusuri jejak digital yang tercecer dari pelaku penyebar hoaks itu. Saat ini sedang didalami," kata Dedi saat dikonfirmasi, Ahad, 28 April 2019.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melaporkan sejumlah akun media sosial ke polisi. Burhanuddin melaporkan akun yang telah menuduhnya menerima uang Rp 450 miliar untuk mengatur hasil quick count yang memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

    Sedangkan Yunarto Wijaya melapor ke polisi setelah mendapat beragam teror dari nomor tak dikenal karena dituduh ikut melakukan quick count palsu. Kedua lembaga survei sama-sama dituduh melakukan kecurangan pada saat menampilkan hasil hitung cepat yang hasilnya berbeda dengan hasil real count kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Simak: Prabowo Sebut Quick Count Bohong, Lembaga Survei Angkat Bicara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.