Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Jawab Kritik Soal Pembangunan Infrastruktur di Luar Jawa

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan yang menyebut pembangunan infrastruktur di luar Jawa tidak sesuai dengan perhitungan ekonomi sehingga menjadi beban negara. "Kalau mau gampang, kita bangun Jawa saja," ujar Jokowi kepada Tempo di ruang kerjanya di Istana Bogor, Jumat, 26 April 2019.

Baca juga: Tak Puas Perolehan Suara Pilpres, Jokowi: Di Bawah Target Kami

Jokowi mengatakan Jawa memiliki banyak keunggulan. Mulai konsentrasi penduduk, yang mencapai 149 juta, sampai infrastruktur yang lebih maju ketimbang pulau lain. "Tinggal buat super koridor ekonomi di Jawa bagian utara, akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sangat cepat," kata dia. Dia menyebutkan pembangunan infrastruktur di Jawa memiliki return of investment tinggi, internal rate of return tinggi, dan dampak politik yang positif.

Namun, Jokowi emoh menempuh cara instan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi seperti itu. "Kita menganut pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan," ujarnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan, dia melanjutkan, menimbulkan ketidakadilan. Pembangunan yang sebelumnya tersentralisir di Jawa telah menimbulkan ketimpangan. Dia mencontohkan jalan mulus terhampar di Jabodetabek berbanding terbalik dengan Papua. "Ada satu kabupaten yang tidak memiliki jalan aspal satu meter pun."

Maka, Jokowi membangun Trans Papua. "Banyak orang mempertanyakan, 'Bapak membangun Trans Papua itu return of economy-nya apa'," kata dia. "Kalau berhitung kayak gitu, ga akan dibangun Papua."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Said Iqbal Bertemu Jokowi, BPN Prabowo: Dukungannya Tak Berubah

Menurut Jokowi, dalam hidup bernegara, jangan selalu menggunakan hitung-hitungan ekonomi dan politik. Semua wilayah Indonesia, meski penduduknya segelintir, berhak menikmati pembangunan. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya seperti itu," ujar dia.

Dalam wawancara eksklusif selama 45 menit itu, Jokowi juga membahas soal upaya rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandiaga, rencana kerja pemerintahan 2019-2024, dan reshuffle kabinet. Baca wawancara selengkapnya di Majalah Berita Mingguan Tempo yang terbit Senin, 29 April 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Kunker ke Jawa Tengah: Buka Kongres ISEI hingga Resmikan Jalan Tol Solo-Yogya

2 menit lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Jokowi Kunker ke Jawa Tengah: Buka Kongres ISEI hingga Resmikan Jalan Tol Solo-Yogya

Jokowi melakukan kunker ke Jawa Tengah pada Kamis 19 September 2024 untuk menghadiri pembukaan Kongres ISEI hingga resmikan jalan tol


Data NPWP Bocor, CISSRec: Jokowi Belum Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi

24 menit lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Data NPWP Bocor, CISSRec: Jokowi Belum Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC sebut Presiden Jokowi berpotensi melanggar UU PDP dengan maraknya kebocoran data pribadi, termasuk NPWP.


NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

1 jam lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan.


Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

3 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

3 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

13 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

13 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

14 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

14 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

14 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?