Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Suap KONI, PBNU: Jangan Bawa-bawa Nama NU

image-gnews
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Tono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ending Fuad Hamidy dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Tono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ending Fuad Hamidy dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas membantah pernyataan panitia Muktamar Nahdlatul Ulama di Jawa Timur menerima uang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dia meminta nama NU tidak disangkutpautkan dengan kasus suap KONI.

"Jangan orang mengatasnamakan kepanitiaan tertentu dan membawa-bawa nama NU lalu NU yang disebut-sebut," kata Robikin, Jumat, 26 April 2019. Menyebut-nyebut nama PBNU dalam perkara suap dana hibah itu, kata dia, bisa menjadi fitnah bagi NU

Baca: Disebut Terima Duit KONI Buat Muktamar, PBNU: Tak Masuk Akal

KPK mendakwa Ending dan Johny menyuap tiga pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memuluskan pencairan dana hibah untuk KONI. Ketiga pejabat itu yang juga menjadi tersangka, yakni Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen di Kedeputian IV Kemenpora Adhi Purnomo, dan Staf Deputi IV Eko Triyanta.

KPK menyatakan Mulyana menerima satu mobil Toyota Fortuner, uang Rp 400 juta dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9. Sedangkan Adhi dan Eko menerima duit sejumlah Rp 215 juta.

Wakil Bendahara Umum KONI Lina Nurhasanah yang bersaksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan bendahara umum KONI, Johny E. Awuy, menyatakan Ending pernah memberikan uang Rp 300 juta untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. “Menurut informasi dari Pak Hamidy (Ending), uang itu untuk Muktamar NU,” kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 25 April 2019, menjawab jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca: Saksi Sebut Sekjen KONI Berikan Rp 300 Juta untuk Muktamar NU

Jaksa mempertanyakan jawaban Lina yang mengaku mengetahui pemberian uang kepada pihak Kemenpora. “Pada periode 2016, pada saat muktamar NU Jombang. Nah, Ibu tahu?”

Lina yang awalnya membantah, kemudian menjawab bahwa Ending pernah menitipkan uang sebanyak Rp 300 juta kepadanya. “Pak Hamidy sore-sore ke Kemenpora, menitip uang kalau tidak salah Rp 300 juta.” Lalu, malam itu, Ending berangkat ke Surabaya bersama Sekretaris Kemenpora saat itu Alfitra,” kata Lina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum berangkat ke Surabaya, Ending berpesan kepada Lina agar bersiap-siap mengirim uang itu ke Surabaya bila dibutuhkan. Lina mengatakan keesokan harinya, Hamidy menghubunginya karena membutuhkan uang itu. Hamidy menyuruh Lina ke Surbaya untuk mengantarkan uang itu. “Saya ketemu di bandara, lalu saya serahkan ke Pak Hamidy,” kata dia.

Robikin menilai keterangan Lina dalam sidang perkara suap KONI itu mengada-ada. "Sidang kasus itu adalah perkara suap menyuap tahun kemarin, bukan? Lalu apa hubungannya?" Robikin mengkonfirmasi hal itu melalui keterangan pers tertulis.

Simak: Asisten Menpora akan Bersaksi dalam Sidang Kasus Suap KONI

Dia mengatakan keterangan saksi Lina mengenai uang Rp 300 juta yang dimaksudkan adalah di tahun anggaran 2016. Sedangkan Muktamar Jombang digelar pada 2015.

Robikin juga menjelaskan PBNU memiliki mekanis lalu lintas keuangan tersendiri. Menurut dia, tidak semua orang berwenang menerima dan mengeluarkan uang, sekalipun dalam suatu kepanitiaan kegiatan. "Semua itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan."

Dia juga mengatakan seandainya seseorang diberi sumbangan, tidak elok menanyakan asal-muasal uang itu kepada pemberi. "Saya berharap penegakan hukum berfokus pada upaya pemberantasan korupsi, NU mendukung itu. Jangan ada sikap insinuatif," kata Robikin.

REZKI ALVIONITA | M. ROSSENO AJI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

5 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


NasDem Terima Hasil Pemilu 2024, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar sampai TKN Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
NasDem Terima Hasil Pemilu 2024, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar sampai TKN Prabowo-Gibran

Partai NasDem menerima hasil Pemilu 2024, beberapa pihak termasuk Anies Baswedan, Ganjar sampai TKN Prabowo-Gibran memberikan tanggapannya.


Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

7 hari lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Disebut Lamban Respons Hasil Pilpres, PKB: Setiap Ada Kecurangan Punya Hak untuk Dikoreksi

PKB buka suara terkait kritik yang dilontarkan PBNU karena hingga Kamis, 21 Maret 2024 PKB belum memberikan sikap penerimaan hasil Pemilu.


Reaksi Anies-TKN-Gerindra-PBNU soal Ucapan Selamat Surya Paloh ke Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Surya Paloh: Kami Terbuka Komunikasi dengan Siapapun
Reaksi Anies-TKN-Gerindra-PBNU soal Ucapan Selamat Surya Paloh ke Prabowo-Gibran

Ucapan selamat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Prabowo-Gibran menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Apa saja reaksinya?


Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

7 hari lalu

Saifullah Yusuf mengayuh becak saat berangkat mendaftar peserta pilkada Kota Pasuruan ke KPUD setempat, 6 September 2020. Foto: Istimewa
Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyoroti lambannya PKB menyatakan penerimaan terhadap hasil Pilpres 2024. Ia membandingkan dengan Surya Paloh NasDem.


PBNU Bela Gus Idham yang Bilang Palestina Aman dan Damai

13 hari lalu

Ziad Mansour, duduk di samping puing-puing rumah yang hancur akibat serangan mematikan Israel  di Rafah , Jalur Gaza, 9 Januari 2024. Perang antara Israel dan Kelompok Hamas Palestina di Jalur Gaza sudah memasuki hari ke-100, sejak pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sebanyak 23.843 orang di Gaza. REUTERS/Mohammed Salem
PBNU Bela Gus Idham yang Bilang Palestina Aman dan Damai

Pernyataan Gus Idham soal Pelestina Aman dan Damai menjadi perhatian publik. Sebab, Pelestina masih mendapatkan serangan Israel.


Hubungan Kekerabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

15 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (kanan) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hubungan Kekerabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersaudara, keduanya putra K.H. Muhammad Cholil Bisri.


PBNU: Penggunaan Speaker Masjid Selama Ramadan Harus Sesuaikan Kearifan Lokal

16 hari lalu

Ilustrasi toa masjid. Twitter
PBNU: Penggunaan Speaker Masjid Selama Ramadan Harus Sesuaikan Kearifan Lokal

Menurut Fahrur, penggunaan speaker masjid tidak perlu terlalu kaku. Pada masyarakat perkotaan, penggunaan pengeras suara harus menjaga toleransi.


Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

17 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa, 12 Maret 2024. Apa saja alasan Menteri Agama Yaqut dalam sidang Isbat?