TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai digaungkannya isu people power ini memilki sejumlah target. “Kemungkinan ada sejumlah target,” ujar Karyono kepada Tempo, Sabtu, 27 April 2019.
Baca juga: Pemerintah Antisipasi Tragedi Trisakti Terulang Usai Pemilu 2019
Pertama, Karyono menjelaskan bahwa isu people power digunakan untuk mendeligitimasi hasil pemilu dengan cara mendeligitimasi penyelenggara pemilu. Kedua, sekadar membentuk persepsi agar tertanam dalam memori kolektif publik bahwa pasangan Prabowo - Sandi yang menang dan apabila nanti pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin yang dinyatakan sebagai pemenang maka publik akan mempersepsikan kemenangan tersebut dipetik dari kecurangan.
Ketiga, Karyono menyebutkan target ancaman people power dilakukan sebagai upaya spekulasi siapa tahu ada pemilu ulang. Keempat, isu people power sekadar untuk menakut-nakuti masyarakat.
Seruan people power ini pertama kali diungkapkan politikus senior Amien Rais. Amien menyatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan dalam Pilpres 2019.
"Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.
Amien kemudian menjelaskan soal people power yang dimaksudnya. Amien mengatakan people power yang digunakan apabila terjadi kecurangan dalam pemilu bukan dia maksudkan untuk perang atau membuat anak bangsa berkelahi. "People power bukan titik darah penghabisan. Perang, enggak juga. Ngawur," kata Amien.
Karyono menegaskan masyarakat sudah mengetahui apa saja target dari people power itu. Hal semacam ini tidak boleh diabaikan. “Prinsip bernegara tidak boleh mengabaikan potensi ancaman sekecil apa pun,” ujarnya.
Menurut dia langkah paling tepat untuk mengantisipasi people power ini adalah dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Setelah itu perlu memisahkan kelompok tersebut dari rakyat karena ada upaya untuk menyeret rakyat agar ikut ambil bagian dari gerakan people power yang direncanakan.
Baca juga: Prasyarat Tak Terpenuhi, People Power Dianggap Tak Bakal Terjadi
“Karenanya, meminjam istilah perang, perlu dibuat garis demarkasi antara kelompok yang mewacanakan people power dengan rakyat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang persoalan sebenarnya, bahwa ini adalah persoalan kontestasi pemilu,” ujar dia.
Selain itu Karyono mengatakan, jika ada dugaan kecurangan maka harus ditindak dan diperbaiki. Jangan biarkan rakyat terprovokasi dan ikut dalam barisan kelompok yang mewacanakan people power. Jika diabaikan maka massa di akar rumput yang masih labil bisa terpengaruh.
M HALWI