BPN Sebut KPU Mesti Tunda Penetapan 22 Mei Jika Kecurangan Masif

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) dan Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said seusai mengunjungi Sandiaga di Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad malam, 21 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) dan Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said seusai mengunjungi Sandiaga di Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad malam, 21 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Uno, Sudirman Said, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menunda penetapan hasil perhitungan suara jika terbukti terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

    Baca juga: Soal Pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi, Ini Kata Sandiaga

    Hal ini disampaikan Sudirman sekaligus mendorong terbentuknya tim pencari fakta (TPF) kecurangan pemilu. "Bisa jadi kalau begitu dibentuk (TPF), temuan awalnya masif ya akan berinteraksi dengan agenda KPU dan bisa-bisa kalau begitu serius maka penetapan tanggal 22 Mei itu harus ditunda," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019.

    Kubu Prabowo-Sandiaga menyerukan dibentuknya TPF kecurangan Pemilu 2019. Sudirman mengklaim koalisi Prabowo-Sandiaga amat prihatin dengan maraknya kecurangan yang terjadi di banyak daerah.

    Sudirman mencontohkan banyaknya kasus pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah, pencoblosan surat suara di Malaysia, pembakaran surat suara di Papua, dan sebagainya. Dia juga mengungkit data daftar pemilih tetap (DPT) yang menurut BPN bermasalah. Sejak sebelum pemilu, BPN berkali-kali menyebut ada 17,5 DPT janggal lantaran bertanggal lahir sama di 31 Desember, 1 Juli, dan 1 Januari.

    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengakui penundaan penetapan hasil perhitungan bisa membuat penyelenggara pemilu dipandang tak serius. Namun dia menilai penundaan itu lebih penting ketimbang mendiamkan pelbagai dugaan kecurangan.

    "Itu bisa membuat masyarakat luka, dan kami tidak ingin luka itu menimbulkan amarah. Mudah-mudahan ini (TPF) didengar oleh otoritas," ucapnya.

    Sudirman mengusulkan tim itu nantinya diisi oleh orang-orang nonpartisan. Namun, dia berujar BPN siap terlibat jika diperlukan. Sudirman juga mengatakan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus ikut agar seimbang.

    Baca juga:Kasus Teror Novel Baswedan Bakal Dibawa ke Kongres Amerika

    "Jadi tim yang bersahabat, bukan investigator dari luar, tetapi kemudian semua pihak membuka diri," kata dia. Sudirman pun berujar kubu BPN Prabowo-Sandi akan terus meyakinkan publik bahwa TPF ini diperlukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.