Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membaca Arah Dukungan PAN Pasca- Pertemuan Jokowi dan Zulhas

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Jokowi (kiri) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri buka puasa bersama di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Presiden Jokowi (kiri) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri buka puasa bersama di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana pada Rabu 24 April 2019 lalu menimbulkan spekulasi bakal bergesernya dukungan PAN pasca- Pilpres 2019.

Baca juga: Jokowi - Zulhas Bertemu, Sekjen Bilang PAN Tetap di Kubu Prabowo

Dalam perbincangan seusai pelantikan Gubernur Maluku itu, juga tampak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. NasDem dan PDIP adalah dua partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Zulkifli mengatakan banyak hal yang dibicarakan dengan Jokowi. Salah satunya tentang pemilihan umum 2019.

"Soal pemilu. Terlalu lama (kampanye) sampai delapan bulan, habis energi," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Menurut Zulkifli, dalam perbincangan itu disinggung tentang keinginan undang-undang Pemilu diubah. Harapannya ke depan masa kampanye cukup satu bulan setengah. "Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," ujar Ketua Umum MPR itu.

Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi itu ditangkap Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan penting secara simbolis. Bara menilai pertemuan itu bisa meredam tensi di masyarakat pascapemungutan suara pemilihan presiden 2019.

"Mereka bertemu, itu secara simbolis penting untuk meredam situasi dan mengurangi tensi di bawah. Dua tokoh dari koalisi berbeda bertemu itu kan bagus, menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Bara ketika dihubungi, Kamis malam, 25 April 2019.

Saat ditanya ihwal kemungkinan PAN berpindah ke koalisi Jokowi, Bara mengatakan bahwa segala kemungkinan terbuka. Dia juga menilai koalisi PAN dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah selesai kendati masih menunggu hasil resmi dari KPU.

"Ya segala kemungkinan ada. Yang penting bagaimana yang terbaik bagi PAN ke depannya apakah berada di dalam atau luar pemerintahan," ucap Bara yang santer disebut pro Jokowi.

Pernyataan Bara dibantah Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Ia mengatakan partainya akan tetap berada di koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. "Jangan percaya rumor," kata Eddy saat dihubungi Kamis malam, 25 April 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Eddy mengatakan pertemuan Zulkifli dan Jokowi adalah pertemuan kenegaraan. Apalagi, Zulkifli juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini," ujarnya.

Pernyataan serupa pernah diungkapkan Eddy enam hari lalu, Kamis, 18 April 2019. Menggelar jumpa pers di markas PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Eddy mengatakan partainya diisukan akan keluar dari koalisi. Eddy pun menyebut itu itu menyesatkan.

"Dugaan itu amat menyesatkan menurut saya. Komitmen kami untuk berada di koalisi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan jika Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke kubu Jokowi, yang menurut hasil hitung cepat memenangkan pemilihan presiden, maka hal itu adalah sikap yang realistis. Ia menilai langkah tersebut akan menguntungkan PAN terutama dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pertarungan 2024 akan lebih berat bagi PAN. Alasannya merujuk hasil hitung cepat, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini hanya meraup suara sekitar 6 persen. Atas dasar itu PAN harus segera mengkonsolidasikan infrastruktur politiknya demi menghadapi kompetisi lima tahun yang akan datang.

"Kalau dia lompat ke kubu pemerintah dia realistis mengkalkulasi kepentingan politik jangka panjang terutama menghadapi 2024. Jalan PAN cukup berliku dan mendaki, kalau terus di luar akan berat hadapi 2024," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 April 2019.

Baca juga: PAN Bantah Keluar dari Koalisi Pendukung Prabowo

Adi berujar langkah PAN untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya akan lebih sulit jika berada di luar pemerintah. "Karena kalau PAN jadi oposisi tentu harus berdarah-darah dengan air mata dan butuh stamina yang luar biasa. Untuk jadi oposisi butuh energi yang tidak biasa makanya banyak partai berlomba ingin jadi bagian pemerintah demi mengkapitalisasi kepentingan politik," ucapnya.

Selain itu, Adi menuturkan sejak awal PAN terkesan ingin bergabung dengan kubu Jokowi. Namun hal itu terganjal oleh sosok Amien Rais yang vokal mengkritik pemerintah. Sebabnya dalam pemilihan presiden 2019 PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto.

"Di PAN ada matahari kembar. Ketua umum memang Zulkifli Hasan tapi ada Amien Rais yang melampaui ketua umum," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

33 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

39 menit lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

1 jam lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

1 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

1 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

2 jam lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal adanya keluhan masyarakat tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 soal pengaturan impor salah satunya mengatur barang bawaan dari luar negeri maksimal 2 buah.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.