Disebut Terima Duit KONI Buat Muktamar, PBNU: Tak Masuk Akal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah menerima uang sumbangan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk membiayai Muktamar. "Pak Fanani, Wakil Bendahara Panitia Muktamar memastikan tidak ada uang sesen pun yang diterima Panitia Muktamar dari KONI," kata Ketua PBNU, Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas dalam siaran pers, Kamis, 25 April 2019.

    Baca: Saksi Sebut Sekjen KONI Berikan Rp 300 Juta untuk Muktamar NU

    Wakil Bendahara Umum KONI Lina Nurhasanah sebelumnya mengatakan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy pernah menitipkan duit Rp 300 juta kepada dirinya. Dia mengatakan Ending kemudian menggunakan uang itu untuk Muktamar NU.

    Lina mengatakan itu saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 25 April 2019. Dia bersaksi untuk dua terdakwa, yakni Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy yang didakwa menyuap tiga pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memuluskan penyaluran dana hibah ke KONI.

    Menurut Lina, Ending menitipkan uang itu sebelum berangkat ke Surabaya bersama Sekretaris Kemenpora Alfitra. Saat menitipkan uang, Ending berpesan supaya Lina dapat mengirimkan uang itu ke Surabaya bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Keesokan harinya, Ending meminta Lina membawa uang itu ke Surabaya. “Menurut informasi dari Pak Hamidy, uang itu untuk Muktamar NU,” kata dia.

    Menurut kesaksian Lina yang tercatat di berita acara pemeriksaan, kejadian tersebut terjadi pada 2016. Dalam keterangannya di persidangan, Lina mengingat kejadian itu terjadi pada 2017.

    Robikin menganggap tahun yang disebutkan itu justru menunjukkan bahwa keterangan tersebut keliru. Sebab, Muktamar Jombang berlangsung pada 2015. "Jadi, dari segi waktu itu tidak masuk akal," kata dia.

    Menurut Robikin, dalam menggelar acara, PBNU menerapkan mekanisme tersendiri terkait lalu lintas keuangan. Mekanisme itu membuat tidak sembarang orang bisa menerima atau mengeluarkan uang dalam satu kepanitiaan.

    Baca: Saksi Sebut Asisten Menpora Terima Rp 3 Miliar Dana Hibah KONI

    Di sisi lain, Robikin menganggap tak mungkin panitia menanyakan sumber uang kepada pihak penyumbang dana. Menurut dia, itu tak sopan. "Sebagai orang timur, saya yakin tidak ada yang melakukan hal itu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.