Prasyarat Tak Terpenuhi, People Power Dianggap Tak Bakal Terjadi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP GMNI Robyatullah, pengamat politik UI Ade Reza Hariyadi, Komisoner Bawaslu Rahmad Bagja, dan Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam diskusi Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak di Jakarta Pusat, 25 April 2019. Tempo/Friski Riana

    Ketua DPP GMNI Robyatullah, pengamat politik UI Ade Reza Hariyadi, Komisoner Bawaslu Rahmad Bagja, dan Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam diskusi Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak di Jakarta Pusat, 25 April 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman people power yang disuarakan Amien Rais diragukan bakal terjadi. Alasannya, prasyarat untuk terjadi people power dalam kondisi saat ini tidak terpenuhi.

    Baca: Ragukan Terjadi People Power, Pengamat: Itu People Ngamuk

    Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menjelaskan, secara teori, terjadinya people power harus memenuhi sejumlah prasyarat, di antaranya faktor obyektif dan subyektif.

    Faktor obyektif yaitu jika terjadi kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pembungkaman kebebasan berpendapat, pemerintahan yang korup, dan otoriter. "Itu pun masih belum cukup. Kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.

    Faktor obyektif itu, kata Karyono, akan bertemu faktor subyektif, yaitu adanya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan. Jika sudah memenuhi semua prasyarat itu, gerakan massa yang terjadi bisa disebut dengan people power.

    Di sisi lain, dalam konteks politik Indonesia saat ini, prasyarat tersebut dianggap tidak terjadi. Karyono menilai sebutan people power tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum. "Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata dia.

    Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, mengaku tak yakin people power bakal terjadi. Ia menilai, people power muncul karena banyak pemicu, yaitu faktor sosial, politik, dan ekonomi yang bertemu, juga kondisi obyektif dan subyektif yang muncul menjadi sebuah gerakan massa.

    "Sepanjang restoran masih ramai, mal ramai, anda masih bisa naik Grab dan Gojek, langganan kuota sehingga streaming tidak buffering, maka saya ragu people power," ujar Ade.

    Wacana people power sebelumnya dicetuskan politikus Partai Amanat Nasional, Amien Rais. Ia mengatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemukan kecurangan dalam pilpres 2019. "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakan lah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.

    Baca: Serukan People Power di Medsos, Eggi Sudjana Diadukan ke Polisi

    Amien menuturkan, dia memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan tak percaya dengan MK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.