Konsumsi Daging Anjing Tinggi, Surakarta Diminta Turun Tangan

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu warung yang menyediakan masakan daging anjing di Solo, Kanis 25 April 2019. Koalisi Dog Meat Free Indonesia memperkirakan konsumsi daging anjing di Solo mencapai 23.700 ekor per bulan. (FOTO: AHMAD RAFIQ)

    Salah satu warung yang menyediakan masakan daging anjing di Solo, Kanis 25 April 2019. Koalisi Dog Meat Free Indonesia memperkirakan konsumsi daging anjing di Solo mencapai 23.700 ekor per bulan. (FOTO: AHMAD RAFIQ)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota aktivis pecinta anjing mendesak Pemerintah Kota Surakarta turun tangan terkait tingginya konsumsi daging anjing di kota itu. Surakarta bahkan disebut-sebut sebagai daerah dengan konsumsi daging anjing terbesar di Jawa.

    Para aktivis yang tergabung dalam koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menggelar aksi di halaman Balai Kota Solo, Kamis 25 April 2019. Mereka melakukan aksi diam dengan membentangkan spanduk dan poster bergambar anjing.

    Koordinator aksi, Angelina Pane menyebut puluhan warung di Surakarta memperdagangkan masakan berbahan daging anjing. "Hal itu membuat konsumsi daging anjing di kota ini cukup tinggi," kata dia.

    Menurutnya, para aktivis pecinta anjing telah melakukan penelusuran terkait kondisi tersebut. "Setiap bulan ada 13.700 ekor anjing yang dikonsumsi," katanya. Setiap hari warung-warung tersebut rata-rata membunuh lima hingga delapan anjing untuk dimasak.

    Besarnya konsumsi anjing itu membuat pasokan harus didatangkan dari daerah lain. "Biasanya didatangkan dari Jawa Timur dan Jawa Barat," katanya. Dia khawatir tingginya pasokan dari luar kota itu juga akan ikut menyebarkan rabies di Kota Surakarta. Angelina juga menyebut hewan-hewan itu dibantai dengan cukup brutal.

    Usai aksi, para aktivis tersebut sempat melakukan audiensi dengan perwakilan Pemerintah Kota Surakarta. Mereka ditemui oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo, Weny Ekayanti.

    Menurut Weny, hingga saat ini pemerintah belum memiliki peraturan terkait perdagangan dan konsumsi daging anjing. "Sehingga kami tidak bisa serta merta melarangnya," kata dia. Dia hanya bisa melakukan pengawasan dan pemantauan, terutama dalam hal pencegahan penularan penyakit rabies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.