Banyak Evaluasi, Ketua DPR RI Setuju Revisi UU Pemilu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan, disaksikan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, terkait dengan peluru nyasar yang menyambar dua ruangan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. ANTARA

    Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan, disaksikan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, terkait dengan peluru nyasar yang menyambar dua ruangan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju UU Pemilu direvisi untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan pemilu. Salah satu yang perlu direvisi dari UU nomor 7 tahun 2017 adalah mengembalikan aturan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), tidak dilakukan secara bersamaan.

    "Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg seperti DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan," kata Bambang di Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

    Baca: Mahyudin: Pemilu 2019 Berjalan Baik

    Bambang mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, misalnya terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya.

    Selain itu, menurut politisi Partai Golkar itu, pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) semakin besar.

    Baca:  Soal Ancaman People Power Amien Rais ...

    Beban kerja yang besar itu, menurut dia, menyebabkan banyak anggota KPPS yang meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit setelah pemungutan suara. "Pemilu serentak rumit dan mempersulit pemilih terutama yang ada di desa-desa," ujar Bambang Soesatyo beralasan untuk revisi UU Pemilu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.