BPSDM ESDM Beri Pelatihan Dasar CPNS Lapan dan Pemkot Tegal

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pelatihan dasar CPNS Golongan III angkatan 3 dan 4 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Pemerintah Kota Tegal, Rabu 24 April 2019 di Bandung.

    Suasana pelatihan dasar CPNS Golongan III angkatan 3 dan 4 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Pemerintah Kota Tegal, Rabu 24 April 2019 di Bandung.

    INFO NASIONAL -- Kepala BPSDM ESDM, IGN Wiratmaja Puja membuka pelatihan dasar CPNS Golongan III angkatan 3 dan 4 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Pemerintah Kota Tegal, Rabu 24 April 2019, di PPSDM Geominerba, Bandung. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama dengan PPSDM Aparatur. 
     
    Pelatihan dasar bagi CPNS adalah hal yang mutlak dilakukan sebagai salah satu syarat untuk bisa lulus menjadi PNS. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pengetahuan dan wawasan untuk membentuk kepribadian sesuai dengan ASN. 
     
    Berbeda dengan pelatihan sebelumnya, kali ini diklat tak hanya mengedepankan unsur knowledge, tapi juga experience yaitu belajar dari ahlinya dan fun. Di sini, peserta bisa melakukan pelatihan sekaligus berwisata. "Selain mendapatkan pengetahuan, relasi yang menyenangkan bisa terjalin dengan baik melalui sesuatu yang fun," kata Wiratmaja.
     
    Diharapkan setelah melakukan pelatihan, peserta dapat menjadi PNS yang berkompeten, setia pada negara, profesional, sadar dengan tanggung jawab sebagai pelayan publik serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi, para generasi muda akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan republik ini di masa depan. 
     
    Hadir dalam pembukaan Kepala BKPPD Pemerintah Kota Tegal, Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum Lapan, serta pejabat dan widyaiswara BPSDM ESDM. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.