MPR Serius Cegah dan Berantas Korupsi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional mengenai Tindak Pidana Korupsi',  di Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, 24 April 2019.

    Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional mengenai Tindak Pidana Korupsi', di Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, 24 April 2019.

    INFO NASIONAL -- Sesjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH. MH menegaskan bahwa MPR serius dalam masalah pemberantasan korupsi. Keseriusan MPR ini selain tampak dari penataan kelembagaan, juga dapat dilihat arah kebijakan yang dituangkan.

    Hal itu dikatakan Ma’ruf saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional dengan tema ‘Refleksi Konstitusi di Era 4.0 dalam Upaya Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi’,  di Ruang GBHN Lt.3, Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, 24 April 2019.

    Pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu menyebut ada enam hal yang membuktikan MPR tidak memberi ruang kepada korupsi hidup di Indonesia. Yang pertama, disusunnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Tap itu pada pokoknya menguraikan bagaimana sebuah pemerintahan harus dikelola secara bersih, sebagai wujud komitmen dan kehendak semua pihak dalam memerangi korupsi. “Tap ini merupakan agenda utama era reformasi,” ujar Ma’ruf dalam acara yang terselenggara atas kerja sama MPR dengan Universitas Brawijaya itu.

    Kedua, Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum perubahan Pasal 7 UUD 1945, tentang masa jabatan presiden, MPR terlebih dahulu mengeluarkan ketetapan tersebut.

    Pembatasan masa jabatan menurut Ma’ruf Cahyono sangat penting agar menghindari berbagai penafsiran berapa kali seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga MPR mengeluarkan ketetapan ini. Dalam ketetapan itu, MPR menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa jabatan.

    Ketiga, berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai keteladanan dalam sikap dan dalam berperilaku oleh pemimpin negara, pejabat dan tokoh masyarakat, MPR mengeluarkan Tap MPR No VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

    Bagi Ma’ruf Cahyono, etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Dikatakan, rumusan ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

    Keempat, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dijadikan arah Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi persoalan korupsi. “Tap ini menekankan bahwa terjadi perkembangan yang kontroversial dalam masalah hukum”, ungkapnya.

    Dikatakan, MPR mencatat di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun belum diimbangi peningkatan integritas moral, profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum. Walhasil hingga tiga tahun lebih perjalanan reformasi, supremasi hukum dinilai belum terwujud sesuai harapan.

    Ma’ruf Cahyono menjelaskan rekomendasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.

    Kelima, Tap II/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. MPR melihat adanya KKN menjadi permasalahan penting yang menghambat pemulihan ekonomi nasional. Tap ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang diikuti oleh stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. “Serta penyelesaian utang negara, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan”, ujar alumni FH Universitas Jenderal Soedirman itu.

    Dari keenam hal itulah, Ma’ruf Cahyono menyebut MPR memiliki peran strategis dalam pemberatasan korupsi. Dengan adanya seminar ini maka akan terjadi dealitika. Diharap kegiatan itu mampu mempertemukan dan menyatukan pendapat, pola fikir dan persepsi harus terus dilakukan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.