Zulkifli Hasan Ngobrol Soal Pemilu 2019 dengan Jokowi di Istana

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Dok. MPR)

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Dok. MPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlibat pembicaraan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan usai melantik gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku di Istana Negara. Selain dengan Zulkifli, tampak Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam perbincangan itu.

    Baca juga: Zulkifli Hasan Minta Tunggu Penghitungan Suara Resmi KPU

    Zulkifli mengatakan banyak hal yang dibicarakan dengan Jokowi. Salah satunya tentang pemilihan umum 2019.

    "Soal pemilu. Terlalu lama (kampanye) sampai delapan bulan, habis energi," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

    Menurut Zulkifli, dalam perbincangan itu disinggung tentang keinginan undang-undang Pemilu diubah. Harapannya ke depan masa kampanye cukup satu bulan setengah. "Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," ujarnya.

    Dalam pemilihan presiden 2019, Zulkifli Hasan dan partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), berada di sisi berseberangan dengan Jokowi, Surya, dan Hasto. Jika PDIP dan NasDem mendukung Jokowi maka PAN mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019-2024.

    Baca juga: H-1 Pencoblosan, Sandiaga Temui Ketua MPR Zulkifli Hasan

    Namun berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin berhasil mengalahkan Prabowo - Sandiaga Uno dengan perolehan suara antara 54 persen berbanding 45 persen.

    Adapun hasil hitung cepat pemilihan legislatif, PAN mendapatkan suara sekitar 6,54 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.