Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Dibantarkan untuk Persalinan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Neneng Hasanah Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Neneng Hasanah Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin tengah dibantarkan selama dua pekan untuk menjalani proses persalinan. Izin pembantaran diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

    Baca juga: Dicecar Pertemuan dengan Neneng di Moskow, Begini Jawaban Aher

    "Terdakwa telah dibantarkan penahanannya oleh Hakim untuk kebutuhan persalinan tersebut dari tanggal 18 April sampai 3 Mei 2019 nanti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu, 24 April 2019.

    Febri mengatakan setelah proses melahirkan selesai, persidangan akan kembali dilanjutkan. Pada 2 Mei 2019, direncakan pembacaan tuntutan untuk politikus Partai Golkar itu. "Kami sudah masuk tahap final persidangan," kata dia.

    Dalam kasus ini, KPK mendakwa Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Kabupaten Bekasi menerima suap Rp 16,182 miliar dan Sin$ 270 ribu terkait perizinan proyek Meikarta. Dari jumlah itu, Neneng didakwa mendapat jatah Rp 10,8 miliar dan Sin$90 ribu.

    Baca juga: Jalani Persidangan Suap Meikarta, Bupati Neneng Izin Bersalin

    Selain itu, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin Rp 1,2 miliar; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Rp 1 miliar dan Sin$ 90 ribu; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M.B Nahor Rp 952 juta; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Rp 700 juta.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Wacana Liberalisasi Penerbangan, Pemerintah Undang Maskapai Asing

    Pemerintah membuka wacana liberalisasi penerbangan dengan mengundang maskapai asing untuk mengoperasikan rute domestik demi memperketat kompetisi.