Perkuat Penindakan, KPK Lantik 21 Penyidik Baru

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melantik 21 penyidik baru yang berasal dari internal. Tambahan penyidik itu untuk memperkuat sektor penindakan KPK. "Pelantikan ini adalah salah satu upaya KPK untuk memperkuat fungsi penindakan," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 23 April 2019.

    Baca juga: Surati Lembaga Negara Minta Penyelidik, KPK Ingin Variasi Kasus

    Febri mengatakan dengan penambahan penyidik hari ini, maka total penyidik yang dimiliki KPK saat ini adalah 117 orang. Sebanyak 21 penyidik itu dilantik setelah menjalani latihan selama lima pekan sejak 11 Maret hingga 13 April 2019. Sebelumnya, mereka berstatus sebagai penyelidik.

    "Penyelidik yang mengikuti pelatihan adalah mereka yang memenuhi persyaratan, yakni keseuaian kompetensi, tingkat jabatan, dan berpengalaman di bidang penyelidikan selama dua tahun," kata Febri.

    Febri mengatakan selama lima pekan, para penyidik muda itu telah menerima pelatihan tentang hukum dan perundangan dan kemampuan investigasi. Ini merupakan pelatihan penyidik keempat kali yang pernah digelar KPK. Sebelumnya pelatihan serupa pernah dilakukan pada 2012, 2014, dan 2015.

    Baca juga: Alasan KPK Latih 22 Penyelidik Menjadi Penyidik

    Febri mengatakan ke depan KPK akan terus melakukan pelatihan serupa untuk penguatan fungsi penindakan KPK. "Para pegawai KPK yang menjalankan fungsi yang sama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat ditugaskan di direktorat Penyelidikan dan Penyidikan," kata Febri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.