TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemilu 2019 yang baru saja bergulir terlalu rumit karena dilaksanakan serentak. Dia mengusulkan agar ke depan pelaksanaan pemilu dipisahkan.
"Tentu harus evaluasi yang keras. Dan salah satu evaluasi harus dipisahkan pilpres dengan pileg. Supaya bebannya gak terlalu berat," kata JK saat ditemui di rumah dinasnya, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019.
Baca: Evaluasi Pemilu 2019: KPPS Kelelahan - Ambang Batas Parlemen
Hal ini diungkapkan JK menanggapi sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan. Selain itu, ada pula anggota kepolisian yang wafat usai menjaga tempat pemungutan suara atau TPS.
JK menilai timbulnya masalah itu tak lepas dari rumitnya penyelenggaraan pemilu tahun ini. "Itulah yang memang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terrumit ternyata ada korbannya. Baik di kalangan KPPD maupun kepolisian ada korban," kata JK.
Dalam pemilu serentak tahun ini, selain memilih dua calon presiden, masyarakat juga diharuskan memilih anggota legislatif. Hal ini membuat adanya tambahan empat surat suara, yakni untuk pemilihan DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.
Simak: Masyarakat Diyakini Tak Terprovokasi Isu-isu di Pemilu 2019
"Termasuk juga usulan mungkin saja calon-calon itu tertutup. Pilih partai saja, atau seperti itu, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung," kata JK.
Berdasarkan laporan yang ada, peristiwa panitia pemungutan suara yang meninggal dalam tugas terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Malang, Tasikmalaya, dan Karawang, dan daerah lainnya. Ada yang didahului jatuh pingsan, ada yang karena serangan jantung, ada juga yang kecelakaan. Seluruhnya bersumber pada dugaan karena kelelahan.
