Dosen UGM: Politik Identitas Membahayakan Persatuan Bangsa

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga bersama TNI mengarak simbol negara Garuda Pancasila dan bendera raksasa Merah Putih melintasi pasar Ir. Sukarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, 13 Juli 2017. Kegiatan tersebut disamping untuk memperingati HUT kabupaten Sukoharjo sebagai bumi Pancasila  juga mengingatkan kembali nilai butir Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Tempo/Bram Selo Agung

    Warga bersama TNI mengarak simbol negara Garuda Pancasila dan bendera raksasa Merah Putih melintasi pasar Ir. Sukarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, 13 Juli 2017. Kegiatan tersebut disamping untuk memperingati HUT kabupaten Sukoharjo sebagai bumi Pancasila juga mengingatkan kembali nilai butir Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Tempo/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Achmad Munjid menyebut politik identitas masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia pascapemilu 2019. Dia melihat praktik politik identitas masih menguat, dan itu mengancam persatuan bangsa. “Itu yang harus dikikis," kata Munjid, di Yogyakarta, Senin, 22 April 2019.

    Menurut dia, berdasar  data lembaga survei Indikator Politik  Indonesia, politik identitas masih sangat kuat mendominasi perpolitikan nasional. Dia mengatakan, dari data tersebut pemilih muslim 49 persen memilih pasangan 01 atau Jokowi - Ma'ruf. Sedangkan 51 persen memilih 02 atau Prabowo-Sandi. Pemilih yang non-muslim, 97 persen memilih Jokowi, dan hanya 3 persen pilih Prabowo.

    Dari identitas kesukuan, suku Jawa 65 persen memilih Jokowi dan 35 persen memilih Prabowo. Suku yang identitas Islamnya kuat memenangkan Prabowo. Begitu juga TPS di negara Islam, yang menang juga Prabowo.

    Selain itu, kata Munjid, daerah yang memiliki tradisi dan ideologi masa lalu seperti Masyumi, juga memenangkan Prabowo. "Artinya politik identitas masih  sangat kuat," kata dia.

    Doktor alumnus Temple University Amerika Serikat ini mengungkapkan, politik identitas ini harus dikikis. Dalam keberagaman Indonesia, politik identitas tidak boleh terjadi karena risikonya sangat besar. "Itu ibarat mencampur minyak dengan api. Tinggal menunggu waktu akan terjadi sesuatu,” kata tokoh Nahdlatul Ulama ini.

    Dia mewanti-wanti jangan sampai identitas agama justru semakin menggumpal dalam kehidupan berpolitik. “Kalau tidak dicairkan dari sekarang, bukan tidak mungkin lima tahun ke depan (Pemilu 2024) akan semakin berbahaya,” kata dia.

    Budayawan dan tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Charis Zubair menyatakan bersyukur bangsa Indonesia sudah melaksanakan kerja besar dan melelahkan yang bernama pemilu serentak. "Ini kerja yang luar biasa. Puluhan petugas KPPS meninggal dunia saat menunaikan tugas besar ini. Bahkan ada yang bunuh diri," ujarnya.

    Dia mengajak semuanya untuk mengheningkan cipta mendoakan para petugas yang gugur dalam bertugas dalam Pemilu 2019. “Kita heningkan cipta bagi mereka yang meninggal saat bertugas. Bagaimana pun juga mereka sudah berkorban untuk kepentingan bangsa. Ada ibu hamil yang meninggal karena kelelahan," kata dia.

    MUH SYAIFULLAH (Yogyakarta)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.