Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mardani Ali Sera: Suara PKS Naik karena Efek 212

image-gnews
Mardani Ali Sera. TEMPO/Muhammad Hidayat
Mardani Ali Sera. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Awalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi bakal kesulitan menembus ambang batas parlemen sebesar empat persen pada Pemilu 2019 karena mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden. Alasannya, keduanya adalah kader Partai Gerindra, sehingga efek ekor jas tidak mengarah ke PKS. Namun, prediksi tersebut meleset. Perolehan suara nasional PKS dalam pemilu legislatif ini justru melejit ke angka 8 hingga 9 persen–naik sekitar dua persen dibanding Pemilu 2014.

Baca: Suara Partai Melejit, Presiden PKS: Ini Bukan Single Factor

Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Kepemudaan, Mardani Ali Sera, mengatakan faktor utama yang membuat perolehan suara nasional partainya melejit karena dukungan ulama serta momentum pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Berikut ini wawancara Tempo dengan Mardani, Minggu, 21 April 2019.

Apa penyebab perolehan suara nasional PKS pada pemilu kali ini meningkat cukup signifikan?
Kami pikir hal ini karena efek 212 (demontrasi 212 adalah unjuk rasa masyarakat pada 2 Desember 2016 yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama–Gubernur DKI Jakarta saat itu—dipenjara karena diduga menistakan agama) dan gerakan masif sejak pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang berlanjut ke pemilu legislatif 2019.

Calon anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkostum super hero robot saat kampanye di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis, 11 April 2019. Sebanyak 245.000 kandidat akan bertarung memperebutkan kursi parlemen serentak dengan pemilihan Presiden di seluruh Indonesia secara serentak. TEMPO/Prima Mulia

Sejak lama posisi PKS jelas, yaitu bersama 212, sehingga memberikan pengaruh besar suara muslim. Kami juga yang memulai kampanye #2019gantipresiden. Pada kampanye terakhir bersama Prabowo dan Sandiaga, hanya PKS yang menyerukan semua kader untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Massa saat itu kebanyakan berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Program kampanye kami tentang perpanjangan surat tanda nomor kendaraan gratis juga menyentuh hati warga Jakarta yang mayoritas menggunakan sepeda motor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana PKS akan merealisasikan janji kampanye soal SIM seumur hidup dan perpanjangan STNK gratis tersebut?
Kami akan segera membuat road map-nya baik di tingkat nasional maupun lokal. Janji adalah janji.

Kenaikan suara PKS ini berasal dari pemilih swing dan undecided atau karena pemilih kultural PKS yang meningkat?
Baseline PKS di tiga pemilu terakhir itu pada angka 6-7 persen. Pemilu kali ini ada tambahan sekitar 2-3 persen. Ada dua kemungkinan, pertama, penetrasi kader, struktur, dan anggota legislatif PKS pada basis massa bukan PKS. Kedua, suara umat karena di kubu 02 (pasangan Prabowo-Sandiaga) hanya PKS yang partai Islam. Jadi, kami berbahagia dengan hal itu.

Apa PKS akan tetap berkoalisi dengan Gerindra setelah pemilu ini?
Sejak awal PKS paling konsisten berkoalisi bersama Gerindra, sejak 2013 hingga kini. Insya Allah, sesuai dengan karakternya sebagai partai dakwah, PKS ingin istiqomah mengawal koalisi agar efektif mengontrol pemerintah.

Baca juga: Pengamat Sebut Dua Faktor Ini yang Mendongkrak Suara PKS

Pernyataan Anda ini mengartikan bahwa PKS sudah mengakui kekalahan pasangan Prabowo-Sandi dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pemilu presiden sesuai dengan hitung cepat lembaga survei?
PKS sangat percaya quick count atau survei yang memiliki metodologi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

51 menit lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

2 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

1 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

2 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

3 hari lalu

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.