Menkominfo: Setelah Pemilu, KPU Paling Banyak Diserang Hoaks

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kotak berisi surat suara Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan waktu paling lama 35 hari untuk menghitung suara keseluruhan Pemilu 2019. ANTARA/Nova Wahyudi

    Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kotak berisi surat suara Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan waktu paling lama 35 hari untuk menghitung suara keseluruhan Pemilu 2019. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan penyebaran hoaks di media sosial meningkat setelah pemungutan suara pada Pemilu 2019. Kabar-kabar bohong itu paling banyak ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Baca: Panitia TPS Meninggal Kelelahan, PKS Solo Minta Pemilu Dievaluasi

    “Saya berharap menurun, tapi ternyata masih ada terus. Bahkan Pilpres dan pemilihan legislatif sudah selesai tanggal 17 kemarin tapi kami identifikasi masih ada,” kata Rudiantara kepada wartawan di sela-sela peluncuran Pusat Informasi penghitungan suara, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

    Menurut dia, untuk mengatasi sebaran hoaks tersebut, Kementerian telah membentuk satuan tugas. Tim ini tersebut bertugas melacak dan mengidentifikasi penyebaran hoaks terutama di media sosial.

    “Kominfo dan KPU juga mempunyai satgas yang memerangi hoaks yang ditujukan kepada KPU. KPU kan lembaga yang memang independen untuk menyelenggarakan Pemilu. Kita hormati lah jangan dibikin hoaks ke arah KPU,” kata dia.

    Ketua KPU Arief Budiman pun mengatakan saat ini banyak hoaks yang ditujukan ke lembaganya. Terutama kabar bohong yang menyebut masalah server KPU yang diretas atau diatur untuk memenangkan salah satu calon.

    “Ya setiap hoaks yang sampai ke kami, apapun itu pasti kita klarifikasi gitu ya. menyampaikan tentang server, menyampaikan tentang proses, apa pun pasti kita klarifikasi,” ujarnya.

    Simak juga: Alasan Bawaslu Usul Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Tangerang

    Kendati demikian, KPU tak akan membiarkan berita bohong yang berdampak serius dan mengancam reaksi publik yang besar. KPU tak segan melaporkan hal tersebut ke polisi. “Tapi kalau yang masih biasa, tidak berdampak masif, bisa cukup diklarifikasi saja kita hanya akan mengklarifikasi saja,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.