Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panitia TPS Meninggal Kelelahan, PKS Solo Minta Pemilu Dievaluasi

image-gnews
Anggota KPPS menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos TNI AL Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh, Kamis, 18 April 2019.  ANTARA/Rahmad
Anggota KPPS menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos TNI AL Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh, Kamis, 18 April 2019. ANTARA/Rahmad
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Surakarta Abdul Ghofar Ismail menyebut pelaksanaan Pemilu serentak perlu dikaji ulang. Penyebabnya, terjadi kelelahan yang luar biasa di tingkat tempat pemungutan suara pada 17 April 2019.

Baca: Gus Ipul: Selesai Pemilu Lupakan 01 - 02, Saatnya Kembali ke Nol

Ghofar menyebut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun para saksi harus berjuang keras menyelesaikan pencoblosan serta penghitungan suara. "Mereka sangat kelelahan," katanya, Sabtu 20 April 2019.

Menurut dia, banyak TPS di Solo yang baru bisa menyelesaikan pekerjaannya pada dini hari dan pagi hari. Hal itu membuat KPPS maupun para saksi harus bekerja hingga hampir 24 jam untuk menyelesaikan tugasnya. "Kami sangat mengapresiasi upaya keras mereka," katanya.

Padahal, dalam pemilihan kemarin, para pemilih hanya mencoblos lima lembar surat suara, yaitu untuk pilpres, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten atau kota. "Ke depan, surat suara yang harus dicoblos dan dihitung lebih banyak," katanya.

Dalam pemilu serentak ke depan, pemilih harus mencoblos dua surat suara lainnya, yaitu pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. "Tentu penghitungannya juga harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi," katanya. Dia berharap pemerintah segera mengantisipasi dengan membuat aturan main untuk pemilu serentak lima tahun ke depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengakui, evaluasi tersebut cukup sulit dilakukan lantaran aturan mengenai pemilu serentak merupakan amanat Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, perlu ada penafsiran terhadap peraturan tersebut.

"Misalnya, pemilu serentak dilakukan dalam tahun yang sama," katanya. Tetapi, penyelenggaraannya bisa dibagi dalam dua tahap, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. "DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota serta DPD bisa digelar bersamaan," katanya mengusulkan. Sedangkan pemilu presiden, gubernur, bupati dan wali kota digelar beberapa bulan selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan duka citanya untuk petugas di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam tugas. Peristiwa panitia TPS meninggal terjadi di sejumlah tempat.

Baca juga: Kedipan Mata Erick Thohir, Misteri Utusan Jokowi Bertemu Prabowo

Berdasarkan laporan yang ada, peristiwa panitia pemungutan suara meninggal dalam tugas terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Malang, Tasikmalaya, dan Karawang. Ada yang didahului jatuh pingsan, ada yang terkena serangan jantung, ada juga yang kecelakaan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Imam Budi Hartono Sebut Direkomendasikan PKS Jadi Calon Wali Kota Depok, Ini Rekam Jejaknya

1 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Imam Budi Hartono Sebut Direkomendasikan PKS Jadi Calon Wali Kota Depok, Ini Rekam Jejaknya

PKS memberi rekomendasi kepada Imam Budi Hartono untuk maju di Pilkada Depok 2024. Berikut rekam jejak Imam Budi Hartono.


Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

1 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat menerima penghargaan predikat Nindya dalam Malam Penganugerahan kota Layak Anak (KLA) di Semarang, Sabtu malam, 22 Juli 2023. Dok Istimewa
Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

PKS memberi rekomendasi kepada Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono untuk maju di PIlkada 2024.


PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

3 hari lalu

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohammad Sohibul Iman dalam konferensi pers usai pembukaan Rapimnas DPP PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022/Mutia Yuantisya
PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera sebagai calon kandidat masih bersifat usulan sebelum diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS


Pilkada DKI, PKS Jajaki Komunikasi dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan

3 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Pilkada DKI, PKS Jajaki Komunikasi dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan

Menyongsong Pilkada, PKS Buka Peluang Jajaki Komunikasi Dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan


Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

6 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

Partai politik mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyongsong Pilkada 2024. Jawa Barat menjadi wilayah yang diperebutkan calon-calon popouler.


PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

6 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono diusung PKS untuk menjadi Wali Kota Depok di Pilkada Depok 2024. Ini profilnya.


Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

7 hari lalu

Seorang wanita keluar dari tempat pemungutan suara di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

Sekitar 44 juta warga Korea Selatan akan memberikan suaranya dalam pemilu yang akan menentukan sisa masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk yeol.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

7 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

8 hari lalu

Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou (kanan) tersenyum saat memasuki kamar di Hotel Shangri-la tempat mereka akan bertemu, di Singapura 7 November 2015. REUTERS/Joseph Nair
Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada mantan presiden Taiwan Ma Ying-jeou bahwa tidak ada yang dapat menghentikan reuni kedua sisi Selat Taiwan