Moeldoko: Silakan People Power, Tapi Jangan Ganggu Kedaulatan Negara

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais berorasi dalam Apel Siaga 313 bersama FUI di depan gedung KPU Pusat, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019. Selain Amien Rais, juga hadir Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, dan aktivis PA 212 Eggi Sudjana.  TEMPO/Egi Adyatama

    Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais berorasi dalam Apel Siaga 313 bersama FUI di depan gedung KPU Pusat, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019. Selain Amien Rais, juga hadir Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, dan aktivis PA 212 Eggi Sudjana. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan jika ada pihak-pihak yang mewacanakan menggalang kekuatan rakyat atau people power untuk menyuarakan protes atau pendapat. Mantan Panglima TNI itu mempersilakannya asalkan masih berada dalam koridor demokrasi yang dijamin undang-undang.

    "People power bisa dikenali dari niatnya, kalau niatnya baik, enggak apa-apa," ujar Moeldoko di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 19 April 2019.

    Moeldoko mencontohkan penggalangan people power yang berniat baik itu adalah pada acara Konser Putih Bersatu di GBK Senayan pada 13 April lalu. Acara Reuni 212 di Monas beberapa waktu lalu juga disebutnya contoh yang sama karena berlangsung dengan damai.

    "Kalau niatnya baik, enggak apa-apa, tapi kalau people power sudah mengganggu kedaulatan negara, maka itu salah satu tugas dari TNI," ujarnya. 

    Dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Moeldoko menjelaskan, jelas disebutkan bahwa satu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara. "Untuk itu siapapun yang mencoba-coba untuk menganggu kedaulatan negara, maka kita bicara kedaulatan pemerintah, kita bicara kedaulatan wilayah dan masyarakat. Maka itu tugas TNI," ujar Moeldoko.

    Begitu ada niat yang tidak baik berkaitan dengan kedaulatan negara atau menggoyahkan kedaulatan negara, ujar Moeldoko, maka TNI akan masuk. "Bukan lagi polisi, itu tugas TNI sesuai undang-undang," ujar dia.

    People power dilontarkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais pada 31 Maret 2019. Saat itu Amien terlibat unjuk rasa berlabel 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

    Unjuk rasa menuntut KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 dengan jujur dan adil. Amien lalu mengatakan memilih people power ketimbang menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi jika ditemukan KPU tak jujur dan adil.

    "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 1 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.