PBNU Percaya KPU Tak Akan Curang Soal Perhitungan Suara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes tersebut bertemakan Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes tersebut bertemakan Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mempercayai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu 2019. PBNU pun meminta masyarakat percaya pada KPU terkait hasil akhir penghitungan surat suara.

    Baca: PBNU Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Resmi Perhitungan Suara KPU

    "Jadi kita harus sabar. Jangan dulu terburu-buru menjustice, dari hasil quick count, tapi kita sabar," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019.

    Masalah perhitungan suara ini menjadi polemik setelah masing-masing pasangan calon presiden mendeklarasikan diri sebagai pemenang. Alhasil, kebingungan dan perpecahan di masyarakat kembali menyeruak.

    Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dari sejumlah lembaga survei. Sementara lawannya, pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyatakan diri memenangkan pilpres menurut hasil real count yang dijalankan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) milik mereka sendiri.

    Said Aqil meminta masyarakat tak perlu terpecah gara-gara hal ini. Baik masyarakat maupun kontestan pemilu, harus mempercayai hasil akhir yang akan dikeluarkan KPU sebulan setelah pemilihan.

    "Kita percayakan sepenuhnya, kepada KPU, Bawaslu, DKPP. Kita percaya, kita yakin mereka sudah punya sistem dan peralatan yang canggih, yang tak mungkin atau jauh dari kemungkinan mereka akan curang," kata Said Aqil.

    Baca: Jokowi dan Prabowo Saling Klaim Menang, Simak Perbedaannya

    Pernyataan ini seakan menanggapi munculnya pernyataan dari Prabowo Subianto, yang telah tiga kali mendeklarasikan kemenangan di Pilpres 2019. Sedangkan Jokowi baru sekali dan mengatakan tetap menunggu hasil resmi dari KPU.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.