Soal People Power Amien Rais, Buya Syafii: Enggak Usah Didengar

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cendekiawan Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii di kediamannya di Yogyakarta, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Cendekiawan Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii di kediamannya di Yogyakarta, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Cendekiawan Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii merupakan salah satu tokoh yang menolak keras seruan people power yang digaungkan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

    Baca: Soal People Power Amien Rais, Sultan HB X: Enggak Perlu

    "People power? Itu kan hanya imbauan swasta, enggak usah didengarkan," ujar Buya ditemui usai salat Jumat di masjid dekat kediamannya di Yogyakarta, Jumat, 19 April 2019.

    Amien Rais sebelumnya menyatakan bakal menggerakkan people power dalam bentuk mobilisasi massa jika pihaknya menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu presiden 2019. Amien yang getol mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 ini menolak untuk menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi.

    Buya yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai gerakan people power tak semestinya dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum. "People power itu di luar konstitusi, di luar hukum," ujar Buya.

    Baca: Amien Rais soal People Power: Ada Kecurangan Diam Berarti Pekok

    Buya menambahkan, jika ada sengketa pemilu, ia mendorong tetap diselesaikan menurut jalur hukum. Sebab, kata dia, Indonesia juga memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi.

    "Kita punya negara hukum, maka apa apa jangan di luar hukum. Karena negara hukum, segala sesuatunya harus berdasar hukum," ujar Buya.

    Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga angkat bicara terkait seruan people power yang digaungkan Amien Rais. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, dalam Pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. Masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.

    "Muhammadiyah percaya dengan perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam kontestasi pemilu," ujar Haedar.

    Karena itu, menurut Haedar, jika dalam pelaksanaan pemilu ada hal-hal yang menjadi masalah atau persengketaan pemilu, jalur hukum adalah satu-satunya jalur yang harus ditempuh.

    "Kami percaya elite politik, masyarakat, dan kekuatan yang ada di tubuh bangsa ini, termasuk mereka yang berkontestasi tidak akan menggunakan usaha mobilisasi massa atau di luar jalur konstitusi yang dapat mencederai proses demokrasi yang sudah dilalui," ujarnya.

    Baca: Maher Algadri: Prabowo Tak Punya Rencana People Power

    Haedar menuturkan Muhammadiyah percaya tak akan ada yang berusaha menggunakan jalur di luar hukum jika tak puas dengan pemilu karena menilai bangsa Indonesia sudah cukup dewasa. Indonesia pun telah menjalani proses pemilu setidaknya 12 kali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.