Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dari 10 Partai Penghuni DPR, Hanura yang Diprediksi Tak Lolos

image-gnews
Hanura Bidik Empat Besar Pemilu 2019
Hanura Bidik Empat Besar Pemilu 2019
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai politik yang diperkirakan bakal lolos ke parlemen pada periode 2019-2024 tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Dari sepuluh partai penghuni Senayan, hanya Partai Hanura yang diprediksi tak memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) sebesar 4 persen dari total suara sah nasional--syarat menuju Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Kata Survei, Parpol Ini Tak ke Senayan karena Elektabilitasnya

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, mengatakan walau sebagian besar partai lama bakal lolos lagi ke DPR, terjadi pergeseran suara mereka, khususnya pada partai koalisi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.

Sesuai dengan hasil hitung cepat Charta Politika sampai pukul 23.30 kemarin, Gerindra meraih 12,7 persen suara. Angka ini meningkat dibanding perolehan suara mereka pada Pemilu 2014, yakni 11,8 persen. Jika melihat elektabilitas Gerindra menjelang pemungutan suara yang mencapai 15 persen, Muslimin menduga terjadi pergeseran pemilih Gerindra menjelang pencoblosan.

Perolehan suara PKS justru meningkat. Pada pemilu lima tahun lalu, PKS hanya mendapat 6,79 persen suara. Menurut hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, PKS diperkirakan akan mampu meraih suara sekitar 9 persen. Perolehan suara PAN juga mengalami kenaikan. Hanya suara Demokrat yang cenderung stagnan di angka 7 hingga 8 persen, hampir serupa dengan pada pemilu terdahulu. "Suara Gerindra tidak lari ke 01, tapi ke PKS, PAN, Berkarya, dan sedikit ke Demokrat. Jadi, tidak ada hal yang terlalu mengejutkan," kata Muslimin di Jakarta, Rabu, 17 April 2019.

Adapun perolehan suara partai koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Hanura, cenderung lebih stabil. PDI Perjuangan sejak awal diprediksi unggul dalam pemilu kali ini. Raihan suara Golkar, PKB, dan NasDem juga diperkirakan naik. Hanya suara PPP yang anjlok hingga mendekati ambang batas 4 persen. Diduga salah satu penyebabnya adalah M. Romahurmuziy, Ketua Umum PPP, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga menerima suap terkait dengan dagang jabatan di Kementerian Agama. "Tapi ternyata akar rumput PPP masih kuat. Secara infrastruktur dan pemilih, PPP masih punya pemilih tradisional," kata Muslimin.

Hanura menjadi satu-satunya partai koalisi Jokowi yang diprediksi terpental dari Senayan. Pada Pemilu 2014, Hanura meraih 5 persen suara. Namun, pada pemilu kali ini, perolehan suara Hanura diprediksi tidak sampai 2 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Muslimin, penyebab anjloknya suara Hanura adalah infrastruktur partai ini belum mapan. Penyebabnya, konflik di lingkup internal membuat struktur kepengurusan partai goyah. Memang Hanura sempat diterpa konflik internal sehingga banyak kadernya memilih pindah ke partai lain. "Hanura belum punya pemilih loyal yang kuat. Hanura kuat di 2014 karena sosok Wiranto waktu itu, bukan karena infrastruktur," ujar Muslimin.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan pemilu presiden tak memberikan “efek ekor jas” secara signifikan kepada partai pengusung pasangan calon presiden. Fakta itu terlihat dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. "Jadi, kapasitas masing-masing calon legislator menjadi ujung tombak yang lebih dominan," kata Ahmad.

Baca: Pemilu 2019, Hitung Cepat Sebut 9 Partai Ini Lolos Parlemen

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Aria Bima, memandang kelengkapan infrastruktur sebagai modal utama partainya memenangi pemilihan anggota legislatif. Baginya, efek ekor jas tak akan bekerja jika struktur partai tidak mampu memanfaatkannya. “Mampu menarasikan efek coattail itu adalah kemampuan organisasi,” katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI | ARKHELAUS WISNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

10 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

17 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

19 jam lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

22 jam lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

2 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.