Edy Rahmayadi : Sumatera Utara Aman Selama Tak Diganggu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat menggunakan hak pilihnya di TPS 46, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 17 April 2019 / Foto : IIL ASKAR MONDZA

    Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat menggunakan hak pilihnya di TPS 46, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 17 April 2019 / Foto : IIL ASKAR MONDZA

    TEMPO.CO, Medan - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 46 Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 17 April 2019.

    Baca juga: Megawati Nyoblos di Kebagusan, TPS Tempat Jokowi Menang 2 Kali

    Edy didampingi istrinya, Nawal Lubis dan kedua anaknya, Gilang dan Siti Andira. Mereka tiba di TPS sekitar pukul 08.15 WIB.

    Edy dan keluarganya mendapat kesempatan pertama mencoblos di TPS itu. Karena itu, ia menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang lebih dulu mengantre, sebelum masuk ke bilik TPS. Ia sempat membentangkan surat suara calon presiden sebelum mencoblos.

    Edy lantas berkelakar kepada wartawan setelah mencoblos. "Sudah saya pilih ya," ucap mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini. Ucapan Edy disambut tawa warga yang ada di TPS.

    Saat ditanya soal tanggapannya untuk pelaksanaan pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif 2019 ini, Edy menjawab dirinya yakin Pemilu di Sumatera Utara bakal berjalan aman dan lancar. "Yakin lah Sumut itu aman, selama tidak diganggu-ganggu. Kalau diganggu-ganggu jadi tak aman dia. Termasuk wartawan, jangan ganggu-ganggu," ujarnya.

    Edy berharap masyarakat Sumatera Utara dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam pelaksanaan demokrasi yang aman.

    Baca: Tiba di TPS, Prabowo Imbau Masyarakat Tak Golput

    Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi mengomentari soal kasus politik uang yang diduga dilakukan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Hariro Harahap. "Kalau itu benar, terima hukumannya. Berani berbuat, maka berani bertanggung jawab. Tidak akan ada yang lepas dari perbuatan (salah)," kata Edy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.