Soal People Power Amien Rais, Sultan HB X: Enggak Perlu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Keraton Yogya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan keluarga Keraton Yogya menggunakan hak pilih di TPS 15. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Raja Keraton Yogya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan keluarga Keraton Yogya menggunakan hak pilih di TPS 15. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan ancaman people power yang sempat digaungkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, tidak perlu dilakukan. "Enggak perlu lah people power itu," ujar Sultan usai menggunakan hak pilihnya di Yogya, Rabu, 17 April 2019.

    Baca: Amien Rais soal People Power: Ada Kecurangan Diam Berarti Pekok

    Menurut Sultan, apabila pemilu sudah berjalan jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijalankan maka tidak perlu ada alasan bagi siapa pun untuk menuding bahwa pelaksanaan pemilu tidak sah.

    Sultan justru mengkritik Amien Rais yang notabene sebagai mantan Ketua MPR, mengapa menyerukan gerakan people power dalam pemilu ini. "Kita sebagai pejabat negara maupun mantan pejabat negara seharusnya tidak ngajari seperti itu (mengancam dengan gerakan people power), enggak sewajarnya," kata Sultan.

    Pejabat negara dan mantan pejabat negara, menurut Sultan, sewajarnya turut memberikan semangat positif yang mendukung kondusifitas di masyarakat dalam pesta demokrasi ini. "Jangan ngajari masyarakat lewat pernyataan yang menimbulkan gejolak," katanya.

    Ia yakin gerakan people power itu tak akan terjadi, khususnya di Yogyakarta. "Enggak ada," ujarnya.

    Baca juga: Akbar Tandjung Kritik Ancaman People Power Amien Rais

    Permaisuri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas juga meyakini bahwa gerakan peole power yang diserukan Amien Rais tidak akan terjadi. "Saya yakin siapa pun bisa menerima siapa yang menang dan siapa yang kalah," ujarnya.

    Sebelumnya Amien Rais mengancam akan menggunakan people power jika pihaknya menemukan ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Amien akan mengerahkan massa atau people power itu untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan dalam pilpres 2019.

    "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.

    Amien menuturkan dia memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bekas Ketua MPR ini menyatakan tak percaya dengan MK.

    Saat menghadiri kampanye capres Prabowo Subianto di Yogya 8 April 2019, Amien menjelaskan people power yang ia maksud adalah sebuah gerakan massa yang tak akan ada setetes darah pun jatuh alias tanpa jatuh korban jiwa.

    Amien mengatakan people power saat masa Orde Baru diwarnai dengan pendudukan gedung MPR secara damai oleh mahasiswa demi menuntut hak kebebasan bicara, menuntut dwi fungsi ABRI dikembalikan ke jalan benar dan desentralisasi. "Jadi people power itu bukan antem-anteman, pukul-pukulan, itu kan kata si sontoloyo itu,” ujar Amien tanpa menyebut siapa sontoloyo yang ia maksud.

    Baca juga: Sindir Amien Rais, Mahfud MD: People Power Itu Untuk Apa?

    Amien menegaskan people power yang ia serukan semata gerakan massa secara damai. “Cuma kalau sampai (pemilu) ada kecurangan kita diam saja, kita menjadi orang yang rada pekok (agak bodoh),” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.