17 April, Megawati Pantau Hasil Quick Count di Kebagusan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan menggunakan hak pilih pada 17 April nanti di kediamannya di Jalan Kebagusan IV, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Megawati juga akan memantau hasil hitung cepat atau quick count dari rumah lamanya itu.

    Baca: Megawati: Pemilu Kali Ini Berbeda, Banyak Hoaks Disebarkan

    "Direncanakan Ibu Ketua Umum (Megawati) akan mencoblos di Kebagusan. Sebagaimana tradisi beliau, didampingi oleh seluruh keluarga," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Senin malam, 15 April 2019.

    Hasto menuturkan, Megawati dan keluarga akan mencoblos pada pagi hari. Pelbagai hal telah dipersiapkan seperti kuliner khas Nusantara bagi tamu yang hadir di kediamannya pada hari pencoblosan. Tradisi itu kerap dilakukan Presiden ke-5 RI tersebut manakala ada hajatan besar.

    "Kemudian kami akan langsung melakukan monitoring exit poll dan juga quick count," ujar dia.

    Hasto belum berbicara rinci, apakah nanti sembilan ketua umum lainnya akan bergabung di kediaman Kebagusan. Berdasarkan informasi sementara, setiap partai politik melakukan pemantauan serupa selama pemungutan suara berlangsung.

    Baca: Megawati: Kalau Mau Golput, Emang Kamu Makan Dari Mana?

    "Akan ada momentum untuk bersama-sama dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.