KPU Klarifikasi Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Video penggerebekan sebuah lokasi di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia yang menyimpan surat suara yang telah tercoblos menjadi viral di media sosial, salah satunya akun @suryoprabowo2011 di Instagram.

    Video penggerebekan sebuah lokasi di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia yang menyimpan surat suara yang telah tercoblos menjadi viral di media sosial, salah satunya akun @suryoprabowo2011 di Instagram.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan sikap mengenai kasus surat suara tercoblos di Malaysia. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan kemarin malam mengutus dua komisioner KPU, Hasyim Asyari dan Ilham Saputra, berangkat ke Malaysia untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kasus tersebut.

    Baca: 10 Kejanggalan Temuan Surat Suara Tercoblos Versi Partai NasDem

    "Besok insya Allah bisa langsung diinformasikan. Malam ini sampai Malaysia, pagi bisa mendapatkan informasi-informasi dari beliau berdua," ujar komisioner Komisi Pemilihan, Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Kamis, 11 April 2019.

    Kemarin di media sosial beredar video penggerebekan sebuah lokasi di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia, yang menyimpan surat suara yang telah tercoblos. Dalam video berdurasi 5:04 menit itu tampak beberapa orang memegang kertas suara, juga menunjukkan itu benar kertas suara yang bergambar pasangan calon presiden-wakil presiden. Dalam video tersebut juga tampak surat suara untuk pemilihan legislatif 2019.

    Menurut Wahyu, video dan informasi yang beredar belum cukup untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan di rapat pleno komisioner KPU. “Karena itu, KPU akan melakukan klarifikasi dahulu, sehingga kami dapat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

    Baca: Bawaslu Kumpulkan Bukti Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abham, mengatakan, selain mendapatkan informasi dari video yang beredar, lembaganya telah menerima laporan mengenai kasus surat suara itu dari petugasnya yang berada di Malaysia. "Saat ini kami sedang mengumpulkan berbagai dokumen dan data hasil pengawasan di Malaysia," kata dia.

    Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, meminta KPU menghentikan sementara proses pemungutan suara yang berlangsung di Malaysia. “Sampai semuanya jelas,” ujarnya, Kamis, 11 April 2019.

    Simak: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Begini Tanggapan Hasto PDIP

    Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur telah mengkonfirmasi penemuan puluhan ribu surat suara tercoblos di Malaysia itu. “Temuan kami di dua tempat, ada di Sungai Tangkas sekitar 97 karung dan di Bandar Baru Bangi sekitar 158 karung, setiap karung berisi 216 surat suara,” ujar Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra, ketika ditemui Tempo di tempat kejadian perkara, Kamis, 11 April 2019.

    Menurut Yaza, pihaknya mendapat informasi mengenai surat suara tercoblos itu dari anggota Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo-Sandi. Berdasarkan penyelidikan sementara, surat suara tersebut adalah surat suara yang digunakan untuk pemungutan suara melalui mekanisme pengiriman pos. “Namun rupanya tidak dikirim ke pos, tapi langsung dibawa ke gudang ini,” Yaza menerangkan.

    Baca: Bawaslu Memastikan Surat Suara Tercoblos di Malaysia adalah Asli

    Pemungutan suara di luar negeri menggunakan tiga metode. Pertama, pemungutan suara yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada kantor perwakilan RI. Kedua, pemungutan melalui kotak suara keliling (KSK) yang dibawa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) luar negeri ke lokasi permukiman warga negara Indonesia. Ketiga, dengan cara mengirim surat suara menggunakan jasa pos ke tempat tinggal para pemilih.

    IRSYAN HASYIM | AJI NUGROHO | AGUNG S. | MASRUR (KUALA LUMPUR)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.