KPU: Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia Rampung Dua Hari

(ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis; Ketua Bawaslu, Abhan; Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU, Hasyim Asyari; dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menargetkan penyelesaian temuan surat suara tercoblos di Malaysia bisa rampung dalam dua hari. Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan hal ini berpatokan pada pemungutan suara melalui tempat pemunggutan suara (TPS) di Malaysia, yakni 14 April 2019.

Baca: Prabowo: Belum Mulai Saja Sudah Ada yang Nyoblos di Luar Negeri

"Temuan ini sampai dengan hasil akhir kesimpulannya apa, lalu nanti temen-temen Bawaslu rekomendasinya apa, sebisa mungkin sebelum tanggal 14 April," ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Kamis, 11 April 2019.

Hasyim pun berjanji batas maksimal sikap dan langkah yang diambil KPU dan Bawaslu dari kasus ini adalah pada 13 April 2019.

Komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan, mengatakan informasi perihal surat suara tercoblos telah dibahas di rapat pleno KPU. Hasil rapat menugaskan dua komisioner, yakni Hasyim Asyari dan Ilham Saputra, untuk berangkat ke Malaysia.

"Besok (Jumat) insya Allah bisa langsung diinformasikan. (Kamis) malam ini sampai Malaysia, pagi bisa dapatkan informasi-informasi dari beliau berdua," ujar Wahyu di Kantor KPU, Kamis, 11 April 2019.

KPU, kata Wahyu, belum bisa merespons pernyataan dari anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar yang merekomendasikan pemberhentian sementara pemungutan suara di Malaysia. Saat ini KPU belum mendapatkan surat resmi dari Bawaslu.

Baca: Bawaslu Kumpulkan Bukti Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

"Tetapi prinsip KPU adalah KPU ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu, akan melakukan klarifikasi dahulu sehingga kami dapat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Wahyu.






Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

3 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

4 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

4 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

5 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

5 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

15 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

18 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

20 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

26 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

28 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif