KPU: Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia Rampung Dua Hari

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis; Ketua Bawaslu, Abhan; Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU, Hasyim Asyari; dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    (ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis; Ketua Bawaslu, Abhan; Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU, Hasyim Asyari; dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menargetkan penyelesaian temuan surat suara tercoblos di Malaysia bisa rampung dalam dua hari. Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan hal ini berpatokan pada pemungutan suara melalui tempat pemunggutan suara (TPS) di Malaysia, yakni 14 April 2019.

    Baca: Prabowo: Belum Mulai Saja Sudah Ada yang Nyoblos di Luar Negeri

    "Temuan ini sampai dengan hasil akhir kesimpulannya apa, lalu nanti temen-temen Bawaslu rekomendasinya apa, sebisa mungkin sebelum tanggal 14 April," ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Kamis, 11 April 2019.

    Hasyim pun berjanji batas maksimal sikap dan langkah yang diambil KPU dan Bawaslu dari kasus ini adalah pada 13 April 2019.

    Komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan, mengatakan informasi perihal surat suara tercoblos telah dibahas di rapat pleno KPU. Hasil rapat menugaskan dua komisioner, yakni Hasyim Asyari dan Ilham Saputra, untuk berangkat ke Malaysia.

    "Besok (Jumat) insya Allah bisa langsung diinformasikan. (Kamis) malam ini sampai Malaysia, pagi bisa dapatkan informasi-informasi dari beliau berdua," ujar Wahyu di Kantor KPU, Kamis, 11 April 2019.

    KPU, kata Wahyu, belum bisa merespons pernyataan dari anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar yang merekomendasikan pemberhentian sementara pemungutan suara di Malaysia. Saat ini KPU belum mendapatkan surat resmi dari Bawaslu.

    Baca: Bawaslu Kumpulkan Bukti Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

    "Tetapi prinsip KPU adalah KPU ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu, akan melakukan klarifikasi dahulu sehingga kami dapat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Wahyu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.