TEMPO.CO, Jakarta - Demo yang berlangsung di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat peringatan 2 tahun teror kepada Novel Baswedan berakhir sekitar pukul 14.00. Massa membubarkan diri seusai KPK menyatakan sikap terkait tuntutan pendemo.
Febri mengatakan pimpinan, pejabat dan seluruh pegawai KPK tidak boleh berafiliasi pada partai tertentu. Terkait isu Novel merupakan orang partai salah satu parpol, Febri berujar isu itu tidak benar. "Itu klaim sepihak," katanya. Terakhir, Febri mengatakan acara peringatan 2 tahun teror Novel tidak terkait kepentingan politik praktis.
Sebelumnya, puluhan orang berdemo di depan gedung KPK. Mereka meneriakan KPK harus netral, mereka menuding Novel Berpolitik. "KPK harus netral," kata orator pendemo.
Menurut pantauan Tempo, ada dua massa yang datang hampir bersamaan. Dua kelompok mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Pengawas KPK dan Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi. Dalam aksinya, massa berjumlah puluhan orang itu sempat membakar ban.
Namun, seusai Febri menyampaikan sikap KPK, massa berlangsung membubarkan aksi. Kini, acara peringatan 2 tahun KPK kembali dilanjutkan. Pegawai KPK menggelar panggung rakyat dalam peringatan ini.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menuturkan peringatan akan dimulai dengan penampilan musik, mimbar bebas dan orasi dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, aktivis buruh, dan tokoh nasional akan melakukan deklarasi antiteror terhadap pemberantasan korupsi.
Yudi menuturkan acara akan dilanjutkan dengan dialog budaya untuk mendorong penuntasan kasus Novel. Dialog itu akan dipimpin budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Presenter kondang, Najwa Shihab juga akan membacakan musikalisasi puisi dalam acara ini.
Yudi menuturkan acara peringatan Novel tak hanya dilakukan di Gedung KPK. Acara juga dilakukan di berbagai daerah dan Aksi Kamisan di Depan Istana Negara. Istri Novel, Rina Emilda akan hadir dalam Kamisan itu.
Yudi mengundang seluruh masyarakat untuk menghadiri acara ini. Apapun pilihan politiknya, dari kelompok manapun. Dia meminta masyarakat mendorong Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen.