Keresahan Pegawai KPK Soal Operasi yang Kerap Bocor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pegawai yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas lawan teror, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Aksi Solidaritas dengan bergandengan tangan membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ratusan pegawai yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas lawan teror, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Aksi Solidaritas dengan bergandengan tangan membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan kemungkinan beberapa operasi tangkap tangan bocor. Hal ini diungkap lewat petisi yang mereka sampaikan kepada pimpinan KPK pada akhir Maret lalu.

    Baca juga: 5 Kasus Teror ke Pimpinan dan Pegawai KPK

    Dalam petisi yang ditandatangani 114 pegawai KPK itu mereka menyebut beberapa bulan belakangan penyelidikan kerap bocor hingga berujung kegagalan pada operasi tangkap tangan. "Kebocoran itu berefek pada munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai dan pimpinan serta membahayakan keselamatan personel di lapangan," tulis petisi yang ditandatangani oleh penyidik dan penyelidik itu.

    Salah satu operasi yang diduga bocor adalah proses pengintaian sebagai bagian dari operasi tangkap tangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 2 Februari malam lalu. Tim satuan tugas KPK sedang memantau informasi rencana pemberian uang dari pejabat Pemerintah Provinsi Papua kepada pejabat kementerian di Jakarta. Operasi ini gagal.

    Dua personel KPK, yakni Muhammad Gilang Wicaksono dan Indra Mantong Batti, dianiaya sejumlah orang, termasuk Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, yang oleh polisi kemudian dijadikan sebagai tersangka kasus penganiayaan.

    Karena seringnya operasi bocor ini, beberapa penyidik perlu “kucing-kucingan”. Mereka menggunakan dana pribadi untuk mengejar sasaran dan baru diklaim ke kantor setelah operasi selesai. Hal ini dilakukan sewaktu penyidik menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy pada pertengahan Maret lalu.

    Baca juga: Prabowo akan Beri Pensiun Koruptor, KPK: Kita Tak Boleh Kompromi

    Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pimpinan sudah menerima petisi tersebut dan sedang mempelajarinya. "Kami perlu pelajari dulu apa isinya," kata Saut, seperti dikutip dari Koran Tempo, Rabu, 10 April 2019.

    Direktur Penindakan KPK Inspektur Jenderal Firli yang dikonfirmasi melalui pesan singkat dan surat belum menanggapi. Namun, juru bicara KPK, Febri Diansyah memastikan surat itu sudah sampai ke tangan Firli.

    Berita selengkapnya di Koran Tempo

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.