Sekda Iwa Luncurkan Program Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, meluncurkan Program Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik  di area parkir Gedung Sate, Bandung pada Selasa, 9 April 2019. (Dok. Pemprov. Jawa Barat)

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, meluncurkan Program Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik di area parkir Gedung Sate, Bandung pada Selasa, 9 April 2019. (Dok. Pemprov. Jawa Barat)

    INFO JABAR– Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mempunyai program konversi kompor gas ke kompor listrik. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, meluncurkan Program Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik di area parkir Gedung Sate, Bandung, Selasa , 9 April 2019.

    Iwa menuturan, konversi kompor gas ke listrik dimaksudkan untuk menekan ketergantungan warga terhadap gas LPG. Selain lebih hemat energi, kompor listrik juga lebih ramah lingkungan.

    “Bisa hemat  20 persen. Yang kedua, untuk mengurangi karbon yang dilepaskan oleh gas ke udara, sehingga kompor listrik ini ramah lingkungan,” kata Iwa.

    Terkait program tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 671/13/REK tanggal 5 Maret 2019, tentang imbauan penggunaan kompor listrik .

    Untuk menyukseskan program konversi ini, kata Iwa, Pemprov Jabar segera mengupayakan sambungan listrik ke seluruh pelosok Jabar dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

    “Kami akan menuntaskan sisa-sisa masyarakat yang belum bisa menikmati listrik. Kami akan dorong, kami akan data. (Biaya instalasi listrik) Tidak mengunakan APBD tetapi menggunakan CSR yang memang mereka juga sudah siap,”  kata Iwa.

    Data menunjukkan, Jabar adalah provinsi pengguna gas LPG bersubsidi 3 kilogram terbesar di Indonesia. Tahun ini kebutuhan gas LPG Jabar mencapai 1,3 juta ton atau 20 persen dari kuota LPG nasional. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.