Oesman Sapta: Satu Suara Menentukan Masa Depan Bangsa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 7 April 2019.

    Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 7 April 2019.

    INFO NASIONAL -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019. "Satu suara menentukan masa depan bangsa," ujarnya kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 7 April 2019.

    Karena satu suara sangat menentukan, pria yang akrab dipanggil OSO itu menegaskan agar masyarakat jangan golput. "Masyarakat harus hadir ke TPS untuk memilih," ucapnya.

    Pria yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu menambahkan, pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu tahun ini dilakukan secara serentak, sehingga masyarakat memilih presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD secara bersamaan. "Cara seperti ini suka atau tak suka harus dilaksanakan," katanya.

    Meski demikian, Oesman mengatakan pemilu serentak perlu dievaluasi. Mana yang lebih baik, apakah pemilu serentak atau pemilu seperti sebelumnya.

    Bagi pria asal Kayong Utara itu, pelaksanaan pemilu harus bermartabat. Partai politik tidak boleh ugal-ugalan dalam berkampanye serta bersikap baik dan sopan. Peserta yang ikut kontestan juga diharap membuktikan kinerja yang peduli dan berpihak pada daerah sehingga bisa membangun daerah. "Dengan cara-cara intelektual," tuturnya. 

    Ditegaskan pada semua agar jangan menyebar dan mempercayai hoaks. Menurut dia, hoaks itu fitnah juga membodohi. "Hoaks mengibuli yang membuat seolah-olah beritanya benar. Akibatnya, membuat orang salah pilih," katanya.

    Ia juga meminta aparat penyelenggara pemilu untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu. Negara ini adalah negara hukum, hukum berdiri di atas segala-galanya sehingga wajib dipatuhi. "Aturan hukum yang ada harus dipatuhi," ujarnya.

    Untuk menghilangkan hoaks, dirinya menegaskan supaya media massa meluruskan berita yang ada. Meluruskan berita yang tidak tepat dikatakan sebagai bentuk kepedulian pada bangsa dan negara. "Kita harus memberi keterangan yang benar," ujarnya lagi.

    Sebagai pimpinan MPR, ia menekankan agar semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu, Sosialisasi Empat Pilar harus dilaksanakan terus-menerus serta tak boleh berhenti.

    Sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat selalu memahami dan tak lupa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, juga Bhinneka Tunggal Ika. Empat Pilar, menurut dia, mampu menciptakan masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, serta religius dalam bingkai NKRI. (*)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.