Prabowo akan Beri Pensiun Koruptor, KPK: Kita Tak Boleh Kompromi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri), Komisioner KPU Ida Novida Ginting Manik (kedua kanan), Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) dan Direktur LHKPN KPK Isnaini memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Senin 8 April 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri), Komisioner KPU Ida Novida Ginting Manik (kedua kanan), Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) dan Direktur LHKPN KPK Isnaini memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Senin 8 April 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Saut Situmorang mengatakan tidak ada kompromi untuk tindak pidana korupsi. Menurutnya kasus korupsi tak bisa dimaklumi karena merupakan kejahatan luar biasa. "Kita tidak boleh mentoleransi, walaupun 1 dolar pun," kata Saut di kantornya, Senin, 8 April 2019.

    Saut mengatakan hal tersebut saat menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal korupsi. Prabowo dalam kampanye Akbar di Gelora Bung Karno, Ahad, 7 April 2019 mengatakan akan segera memanggil para koruptor bila terpilih menjadi presiden. Prabowo akan meminta mereka bertaubat agar tak korupsi lagi.

    Baca: Anggota DPR Fraksi Gerindra Paling Tidak Patuh Lapor LHKPN ke KPK

    Prabowo berujar telah menyiapkan penawaran bagi para koruptor itu, bahwa sekian dana hasil korupsi boleh disimpan para koruptor sebagai uang pensiun mereka.

    Menurut Saut, pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Dia mengibaratkan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dengan cara hit and run. Namun harus tetap berkelanjutan. "Anda enggak bisa hit and run saja, penjarain orang lalu disuruh pulang, tidak bisa," katanya.

    Saut menuturkan karena tingkat kesulitannya tinggi, pemberantasan korupsi butuh inovasi hukum. Salah satunya dengan memasukan unsur pencegahan korupsi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada.

    Dia menganggap aturan antikorupsi saat ini sudah ketinggalan zaman karena masih bermetode hit and run. "Tipikor kita masih kayak gitu," kata Saut.

    Simak: Ma'ruf Amin Ajak Prabowo ke KPK Laporkan Anggaran Bocor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.