Airlangga Minta Serikat Buruh Sumbang 40 Juta Suara untuk Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama relawan Golkar Jokowi di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 23 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama relawan Golkar Jokowi di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 23 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Bekasi - Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin Airlangga Hartato menargetkan perolehan suara dari kalangan buruh hingga 40 juta suara.

    Baca: Pidato Kampanye Akbar, Prabowo Sindir Kartu Sakti Jokowi

    "Target suara buruh semaksimal mungkin," kata Airlangga usai menghadiri deklarasi serikat pekerja pro Jokowi - Ma'ruf Amin di Kawasan Industri MM2100, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Ahad, 7 April 2019.

    Ada lima elemen buruh yang menyatakan dukungan kepada Jokowi. Yaitu, relawan pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), relawan pekerja DPP KSPSI, relawan pekerja Pro Jokowi, dan Pengusaha Pekerja pro Jokowi (Kerjo).

    Airlangga mengatakan, serikat pekerja yang deklarasi mewakili cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Bekasi dipilih karena menjadi pusat kawasan industri terbesar dengan jumlah buruh mencapai ratusan ribu.

    "Konfederasi itu seluruhnya bisa menaungi 40 juta pekerja Indonesia. Tentu kepada buruh dan pekerja saya menghimbau nanti untuk tanggal 17 datanglah ke TPS," kata dia.

    Simak juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, TKN Sebut RI Hanya Kalah dari Cina

    Jokowi, kata dia, sangat peduli terhadap buruh. Pertama, kata dia, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, lalu dicetuskan kartu pra kerja, masalah pendidikan, kesejahteraan terkait dengan sembako murah. "Jadi seluruh permintaan yang dimasukkan dalam deklarasi seluruhnya diperhatikan oleh Pak Presiden," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.