DKPP Kukuhkan 204 Anggota Tim Pengawas Pemilu 2019

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua DKPP Harjono (kanan) memberikan cendera mata kepada mantan anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat konferensi pers terkait dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DKPP unsur Bawaslu di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. DKPP melakukan PAW ex officio unsur Bawaslu sebagai anggota DKPP, dari semula Ratna Dewi Pettalolo menjadi Fritz Edward Siregar, dengan masa jabatan 2018-2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan 204 anggota tim Pengawas Pemilu 2019 dari 34 provinsi, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2019. Mereka juga akan mengawasi jalannya Pemilu Serentak pemilihan presiden dan anggota legislatif pada 17 April 2019.

Baca: PSI, Berkarya, Perindo, dan Garuda, Diprediksi Tak Lolos ke DPR

"Dari tim pengawas daerah (TPD) yang ada 80 persen kami ganti baru, karena kami usahakan supaya TPD ini menjadi diikutsertai oleh semua kalangan, sehingga perlu ada pembaharuan-pembaharuan keanggotan," kata Ketua DKPP Harjono.

TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, KPU provinsi/KIP Provinsi Aceh, Bawaslu provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh. TPD bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

Harjono mengatakan acara itu juga sekaligus menjadi rapat koordinasi antar seluruh anggota TPD di Indonesia. Selain DKPP dan TPD, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tujuannya untuk meningkatkan kapabilitas penyelenggara pemilu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu juga meningkat," kata Harjono.

Tjahjo Kumolo dalam kesempatan itu mengatakan pengukuhan ini akan menjamin bahwa penyelenggara negara, khususnya KPU dan panwas untuk pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Baca: Menjelang Pemilu 2019, Persiapan KPU DKI Kurang 20 Persen

"Kami yakin KPU dan panwas sudah melaksanakan tugas sebaiknya sesuai UU, setidaknya DKPP siap secara kelembagaan seandainya ada gugatan atau pengaduan," kata Tjahjo.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

13 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

31 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


Pemilu 2024, DPR Akan Sahkan 3 Anggota DKPP Usulan Mereka Hari Ini

14 Juni 2022

Pemilu 2024, DPR Akan Sahkan 3 Anggota DKPP Usulan Mereka Hari Ini

DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mensahkan 3 anggota DKPP usulan mereka.


Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja DKPP Selama 10 Tahun

13 Juni 2022

Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja DKPP Selama 10 Tahun

Berbagai capaian yang berhasil diraih DKPP selama rentang usianya tersebut. salah satunya berhasil membentuk sistem penegakan integritas aparatur yang efektif.


Sekjen Kemendagri: Penyelenggaraan Pemilu Masih Butuh Dukungan dan Koordinasi

7 Juni 2022

Sekjen Kemendagri: Penyelenggaraan Pemilu Masih Butuh Dukungan dan Koordinasi

Keberadaan DKPP merupakan bagian yang sangat penting sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara Pemilu


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.