Polisi Usut Akun Antonio Banerra yang Sebut Kerusuhan Mei 1998

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antonio Banerra. facebook.com

    Antonio Banerra. facebook.com

    TEMPO.CO, Surabaya - Unit Siber Kepolisian RI sedang menyelidiki akun Facebook dengan nama Antonio Banerra. Pasalnya, dalam sebuah postingannya, akun tersebut mengajak masyarakat memilih calon presiden tertentu agar tragedi kerusuhan Mei 1998 dan kasus perkosaan massal terulang lagi.

    Baca juga: Komnas Perempuan: Korban Kekerasan Seksual 1998 Masih Bungkam

    Dalam akunnya di media sosial, Antonio mencantumkan pekerjaanya sebagai karyawan Jawa Pos National Network (JPNN), raksasa media yang berbasis di Surabaya. Ia juga mencantumkan domisilinya di Surabaya serta berasal dari Semarang.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan pihaknya sedang mencermati pemilik akun tersebut. Polisi juga menyelidiki berbagai kemungkinan pada akun itu. “Tapi yang menyelidiki Siber Mabes Polri, Bro,” kata Frans Barung melalui pesan singkat, Sabtu, 6 April 2019.

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur Aang Kunaifi mengatakan lembaganya juga telah mengetahui postingan bernada provokatif itu. Menurut dia, Bawaslu telah membahas masalah itu dengan polisi dan jaksa yang tergabung dalam Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Sudah kami koordinasikan,” kata dia.

    Mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos yang kini menjabat Direktur Radar Jawa Pos, Nur Wahid, mengatakan telah mengecek nama Antonio Banerra di jajaran karyawan JPNN dan semua Grup Jawa Pos namun tidak ada. “Tadi malam sudah dicek teman-teman, nggak ada (nama itu),” katanya.

    Baca: Kivlan Zen Ajak Wiranto Berdebat soal Dalang Kerusuhan 1998

    Direktur JPNN Auri Jaya juga menegaskan bahwa tak memiliki karyawan bernama Antonio Banerra. JPNN, kata Auri, berencana melaporkan akun itu ke polisi karena merasa dirugikan. “Kami tidak punya dan tak pernah mempekerjakan orang bernama Antonio Banerra. Sudah kami cek,” kata Auri saat dihubungi Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.