Pemprov Jabar Buka Pelatihan Bagi UMKM

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pada acara sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemkab Tasikmalaya di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 5 April 2019.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pada acara sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemkab Tasikmalaya di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 5 April 2019.

    INFO JABAR - Tiga masalah klasik pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi di Jawa Barat sehingga sulit maju adalah ketersediaan bahan baku, manajemen, dan pemasaran. Untuk mengatasinya, Pemprov Jabar memiliki formula untuk bertahan dari krisis, bahkan berkembang. 

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan hal itu pada acara sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemkab Tasikmalaya di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 5 April 2019. Hadir pada acara itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

    Menurut Uu, langkah yang dilakukan untuk mengatasi pelaku UMKM yang sulit maju itu adalah, mengadakan pelatihan baik kepada para direktur hingga para stafnya. Materi pelalatihan antara lain menjaga kontinuitas bahan baku, agar ketika permintaan sedang banyak para pelaku UMKM dan koperasi tidak kekurangan stok dan tetap berproduksi.

    "Pemerintah provinsi sekarang membuka pelatihan bagi UKM, baik itu koperasi  termasuk koperasi siswa, koperasi pesantren, dan koperasi yang lain untuk dididik tentang manajemen dan hal-hal yang lain," kata Uu.

    Uu juga menekankan, pelaku UMKM dan koperasi perlu menguasai pemasaran digital agar produk mereka tetap dilirik dan tidak hilang dari pasar.

    "Teknologi informasi yang sebenarnya kalau itu dimanfaatkan akan mempermudah untuk kita, baik mempermudah pemasaran, kemudian mempermudah hal lain, sehingga semuanya bisa terkontrol, terkendali dengan sistem digital ini," tuturnya. 

    Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran UKM dan koperasi dalam ekonomi nasional. Apabila ekonomi tumbuh dengan baik maka akan meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, sehingga mengurangi angka kemiskinan.

    "Tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat. Program pemerataan kesejahteraan ini tidak lepas dari peran koperasi dan UKM," ucap Puspayoga.

    Menteri juga mengungkapkan reformasi koperasi yang saat ini sedang diupayakan oleh kementeriannya. Ada tiga upaya, yakni reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan.

    "Kami menekankan kualitas bukan kuantitas koperasi. Buat data base (koperasi) yang benar, kita rehab. Dari 209 ribu (jumlah koperasi yang ada secara nasional) menjadi 138 ribu, kita masukkan yang sehat-sehat, yang bagus-bagus. Sehingga koperasi itu semakin hari semakin berkualitas, anggotanya semakin banyak," kata Puspayoga. (*)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.