Pemerintah Yogyakarta Bakal Beri Sanksi Daerah Intoleran

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X (kedua kiri) didampingi Ketua Kagama Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan mantan Ketua MK Mahfud MD (kanan) memotong tumpeng saat acara Dhahar Kembul Tumpengan Pancasila di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. ANTARA

    Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X (kedua kiri) didampingi Ketua Kagama Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan mantan Ketua MK Mahfud MD (kanan) memotong tumpeng saat acara Dhahar Kembul Tumpengan Pancasila di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X telah mengeluarkan instruksi gubernur nomor 1/instr/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial yang mulai diberlakukan 4 April 2019.

    Baca juga: Pelukis Ditolak Ngontrak di Yogyakarta, Tokoh: Kearifan Lokal

    Aturan ini ditujukan kepada para bupati dan walikota se-DIY guna mencegah terulangnya kasus aturan diskriminasi agama seperti yang terjadi di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul Yogyakarta.

    Dusun Karet Bantul disorot karena ternyata sejak 2015 memberlakukan aturan berdasar kesepakatan warga yang intinya melarang warga non-muslim tinggal di wilayah itu.

    “Meskipun aturan ini sifatnya instruksi gubernur, namun memiliki kekuatan gubernur sebagai pembina wilayah DIY di atas bupati/walikota,” ujar Sekretaris DIY Gatot Saptadi Jumat 4 April 2019.

    Gatot menuturkan terbitnya instruksi itu wajib dijalankan para kepala daerah demi mencegah agar tak ada lagi kelompok masyarakat di bawah level pemerintahan desa seperti Dusun Karet, mengeluarkan aturan mengikat terlebih isinya menabrak undang-undang berlaku di Indonesia dan melanggar hak asasi manusia.

    “Termasuk di perumahan-perumahan DIY, jika menerapkan aturan eksklusif, diskriminasi agama tertentu, kami desak pemerintah kabupaten/kota tak mengeluarkan ijin developer-nya membangun,” ujar Gatot.

    Apalagi jika kelompok masyarakat di bawah level desa itu membuat aturan diskriminatif yang terstruktur atau ada izin dari pemerintahan di atasnya.

    Baca juga: Non-Muslim Ditolak di Bantul, Pemda: Siapapun Berhak Tinggal

    “Desa jadi ujung tombak menyaring adanya aturan illegal apalagi diskriminatif yang terjadi di kelompok masyarakat,” ujarnya.

    Untuk sanksi jika terjadi pelanggaran atau desa lalai dalam pengawasan atas aturan illegal terlebih yang sifatnya diskriminatif itu, Gatot menuturkan sifatnya berupa penundaan pemberian fasilitas yang bakal diberikan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta.

    “Tapi bukan dalam bentuk sampai menghentikan dana desa, lebih seperti penundaan fasilitas untuk desa itu, tergantung dinamika pelanggarannya,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.