Kasus Slamet Jumiarto, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Yogyakarta

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta konsekuen menjaga kerukunan umat beragama sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi. Hal ini disampaikan Bamsoet, sapaan Bambang, menyusul terjadinya penolakan terhadap Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik di Dusun Karet, Yogyakarta.

Bamsoet juga meminta Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah mengevaluasi peraturan-peraturan yang diskriminatif. “Evaluasi ini penting agar tak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 April 2019.

Bamsoet meminta seluruh masyarakat harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial yang ada dan tumbuh didalam masyarakat. “Serta menjaga kehidupan yang bertoleransi."

Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik ditolak untuk mengontrak rumah di Dusun Karet, Bantul, Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Penolakan itu dilandaskan pada Surat Keputusan Kepala Dusun Karet Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015. Surat keputusan ini mengatur bahwa pendatang baru di dusun tersebut harus beragama Islam.

Aturan diskriminatif ini awalnya terungkap dari video yang diunggah Slamet Jumiarto. Dia keluarganya semula ingin mengontrak selama satu tahun di Dusun Karet. Dia mengaku selama ini sudah 14 kali berpindah rumah kontrakan di Yogyakarta. Penolakan karena beragama nonmuslim diakuinya baru terjadi kali ini.

Tak lama setelah informasi penolakan ini beredar, Bupati Bantul Suharsono menegur Kepala Dusun Karet Iswanto yang mengeluarkan aturan diskriminatif tersebut. Suharsono menyebut aturan itu sebagai kesalahan besar karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. "Indonesia bukan negara Islam. Konstitusi menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Aturan itu melanggar hukum," kata Suharsono kepada Tempo, Selasa, 2 April 2019.

Dia telah memerintahkan Kepala Kesatuan, Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk bertemu camat, lurah, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan pengontrak rumah. Setelah pertemuan di Dusun Karet pada Senin, 1 April 2019, aturan tersebut langsung dicabut. "Dukuh minta maaf karena aturan itu tidak ada dasar hukumnya," kata Suharsono.

 BUDIARTI UTAMI PUTRI | SHINTA MAHARANI  (Yogyakarta)






Bamsoet Apresiasi GERAK BS Bali Ajak Anak Yatim ke Bali Zoo

7 jam lalu

Bamsoet Apresiasi GERAK BS Bali Ajak Anak Yatim ke Bali Zoo

Kegiatan ini membantu anak-anak lebih mencintai alam dan hewan, sekaligus mengajarkan tentang kerukunan antara umat beragama.


Bamsoet Puji Ricardo Gelael Raih Podium di Reli Danau Toba 2022

7 jam lalu

Bamsoet Puji Ricardo Gelael Raih Podium di Reli Danau Toba 2022

Ricardo tertangan karena Reli Danau Toba masuk kalender Kejuaraan Reli Asia Pasifik.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

3 hari lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Bamsoet Dukung Pelaksanaan Wingday IV Honda Tiger Club Indonesia

4 hari lalu

Bamsoet Dukung Pelaksanaan Wingday IV Honda Tiger Club Indonesia

Wingday IV akan berlangsung di Lombok, NBT pada awal Desember mendatang. Diperkirakan 1.000 perwakilan dari 269 klub akan datang.


Bamsoet Apresiasi Erick Thohir Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

6 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Erick Thohir Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Dukungan Kementerian BUMN menunjukkan sinergi multipihak.


Bamsoet Dukung Festival Beta Pancasila Universitas Pattimura

7 hari lalu

Bamsoet Dukung Festival Beta Pancasila Universitas Pattimura

Festival Beta Pancasila mengamanatkan adanya keteguhan sikap dan tanggung jawab keluarga besar kampus untuk membela tanah air dalam wadah NKRI.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

7 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

7 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Bamsoet Bangga Citra Ditetapkan Raih Perak Olimpiade London 2012

8 hari lalu

Bamsoet Bangga Citra Ditetapkan Raih Perak Olimpiade London 2012

Peraih emas dan perunggu di kelas putri 53 kg terbukti doping. Citra yang di posisi empat akhirnya naik ke peringkat dua.


Bamsoet Apresiasi FPPI Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan

12 hari lalu

Bamsoet Apresiasi FPPI Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan

Semangat kesetaraan gender sudah tersirat pada perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.