Soal People Power Amien Rais, Mendagri: Jangan Mengancam

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkritik ancaman Dewan Pengaran Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Amien Rais yang akan mengerahkan massa atau people power jika terjadi kecurangan pada Pemilu 2019. Amien, kata dia, tak seharusnya mengancam.

    Baca juga: Seruan People Power Amien Rais, PDI Perjuangan Anggap Tak Pantas

    Tjahjo menuturkan, apabila Amien tidak puas dengan hasil pemilu, maka ada saluran hukumnya melalui Mahkamah Konstitusi. Jika muncul keraguan terhadap KPU, maka ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

    "Itu saja, sampaikan, jangan mengancam masyarakat, jangan mengajak masyarakat untuk berbuat menyimpang dari ketentuan UU," kata Tjahjo Kumolo di Auditorium PTIK,Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 April 2019.

    Lebih lanjut Tjahjo menilai, ketidakpuasan Amien seharusnya diluapkan melalui koridor yang sudah disiapkan negara. Dengan pengerahan massa atau people power, maka Amien justru menyulut anarkisme masyarakat.

    "Soal puas tidak puas, ada salurannya, menuntut masalah hukum ada salurannya. tapi jangan memprovokasi masyarakat untuk berbuat anarkis," kata Tjahjo.

    Baca juga: Cak Nun Anggap People Power Akan Timbulkan Benturan Horizontal

    Sebelumnya, Amien Rais mengancam akan melakukan pengerahan massa bila ada kecurangan dalam pemilu. Pengerahan massa ini lebih dipilih Amien dari pada menggunakan mekanisme MK sesuai undang-undang.

    Pernyataan itu dilontarkan saat Apel 313 pada 31 Maret 2019 lalu. Sebab, Amin menilai banyak permasalahan dalam pemilu ini seperti permasalahan DPT, hingga isu ketidaknetralan aparat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.