Bawaslu Awasi Media Sosial Milik ASN Selama Pemilu 2019

Penandatanganan Dekalrasi Aman untuk Anak di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Ahad, 17 Maret 2019. TEMPO/Irsyan

TEMPO.CO, Cianjur - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat memantau akun media sosial milik aparatur sipil negara (ASN) di wilayah mereka selama Pemilu 2019. 

Baca: Perludem Minta Bawaslu Responsif Tanggapi Ucapan Sulman Aziz

"Kami pantau akun-akun milik ASN karena mereka harus netral. Jika ada ASN memposting status atau foto berbau kampanye, kami akan segera bertindak," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, di Cianjur, Kamis 4 April 2019.

Menurut Abdullah, Bawaslu memang melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Namun, kata Abdullah, pihaknya juga mengawasi akun milik ASN untuk menjaga netralitas aparatur pemerintahan.

"Domain kami memang mengawasi akun resmi peserta pemilu yang terdaftar. Namun, kami juga mengawasi akun milik ASN untuk menjaga netralitas," kata Abdullah.

Abdullah menerangkan, dalam aturannya, setiap peserta pemilu hanya bisa mendaftarkan maksimal 10 akun resmi. Di luar akun tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pemilik akun pribadi yang kampanye negatif, menyebarkan informasi hoaks, atau memposting SARA.

"Kami sudah ada aturannya untuk urusan kampanye di media sosial. Jika ada pelanggaran pada akun resmi peserta pemilu yang terdaftar, kami yang akan bertindak," kata Abdullah. "Sementara jika pelanggaran kampanye dilakukan akun pribadi, kami bekerja sama dengan kepolisian untuk bertindak."

Simak juga: Rencana Aksi Putihkan TPS, Bawaslu DKI: Boleh Asal ...

Namun, sampai saat ini Bawaslu Jawa Barat belum menerima laporan pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta pemilu melalui media sosial. "Laporan pelanggaran belum ada, tapi kami terus melakukan pengawasan," kata dia.






Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

4 jam lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

2 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

4 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

4 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

4 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

5 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

5 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

6 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

7 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?