KPK: Cap Jempol di Amplop Bowo Sidik Tak Terkait Materi Perkara

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pewarta foto mengambil gambar gunungan kardus berisi uang barang bukti OTT kerjasama pengangkutan pupuk di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka antara lain anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso, pihak swasta PT. Inersa, Indung dan Marketing Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.  TEMPO/Imam Sukamto

    Pewarta foto mengambil gambar gunungan kardus berisi uang barang bukti OTT kerjasama pengangkutan pupuk di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka antara lain anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso, pihak swasta PT. Inersa, Indung dan Marketing Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menganggap simbol cap jempol  di amplop yang disita saat operasi tangkap tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bowo Sidik Pangarso tak terkait materi perkara dugaan suap.

    Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut bahwa KPK seolah menutupi dugaan simbol Pilpres 2019 di kasus Bowo Sidik. "KPK menganggap hal itu tidak material dari sisi fakta-fakta penegakan hukum antikorupsi," kata Saut melalui pesan teks, Rabu, 3 April 2019.

    Baca: KPK: Ada Cap Jempol di Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik Pangarso

    KPK, kata Saut, tak memperhatikan secara detail simbol cap jempol yang dinilai tak relevan dengan kasus dugaan suap Bowo Sidik. Hal itu dilakukan agar proses penyidikan tetap berada pada jalur penegakan hukum dan tak melebar ke ranah lain. "Ini demi penegakan keadilan dari kasus yang muncul dan tidak melebar keluar dari ranah peradaban hukum yang sudah dibangun dan dijalani negeri ini. Itu di luar kompetensi KPK," ucap Saut.

    Sebelumnya, KPK mengungkap adanya simbol jempol dalam amplop serangan fajar milik Bowo Sidik. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan lambang berbentuk jempol itu ditemukan dalam tiga kardus amplop yang sudah dibuka KPK. KPK baru membuka tiga kardus dari 82 kardus dan dua kontainer plastik berisi amplop yang disita KPK dalam kasus Bowo. Febri belum mau menjelaskan detail bentuk cap jempol itu dan letak cap tersebut di dalam amplop. "Detailnya saya belum tahu," kata dia.

    Febri mengatakan dari tiga kardus itu, KPK menemukan uang berisi Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. Jumlah uang telah dihitung sejauh ini mencapai Rp 246 juta dari Rp 8 miliar yang diduga ada di 400 ribu amplop yang disita.

    Dalam kasus ini, KPK menyangka Bowo Sidik Pangarso yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti. KPK menduga suap itu diberikan agar Bowo membantu PT HTK dipilih sebagai penyedia jasa pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik.

    Simak: Bermula dari Bantu Humpuss, Bowo Sidik Terseret Kasus Korupsi

    Total uang yang diduga diterima Bowo Sidik Pangarso dari Asty sebanyak Rp 221 juta dan US$ 85.130. KPK menduga Bowo menerima uang tak cuma dari PT HTK, namun juga dari sumber lain. Karena itu, setelah meringkus Bowo pada Kamis, 28 Maret 2019 dini hari, KPK bergerak ke sebuah kantor di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Di sana, KPK menemukan ratusan ribu amplop yang disimpan dalam 6 lemari besi.

    Febri mengatakan sejauh ini KPK menduga  Bowo Sidik menyiapkan amplop tersebut untuk kepentingan serangan fajar pemilu legislatif. Bowo merupakan caleg inkumben dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah II. Menurutnya KPK belum menemukan dugaan lain terkait serangan fajar yang disiapkan Bowo. "Kami tegaskan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan lain, berdasarkan fakta hukum yang kami temukan saat ini," kata dia.

    ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.