TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat mendapat sorotan tajam. Aturan Menristekdikti yang mewajibkan adanya Program Profesi Advokat itu, dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Baca juga: Menristekdikti Sebut Orientasi Perguruan Tinggi Masih Akademik
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya, mengatakan, dalam Undang-Undang Advokat, profesi advokat merupakan profesi yang mandiri yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri.
"Telah tegas diatur bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, ujian advokat, serta pengangkatan advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat," kata Halimah dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 April 2019.
Dalam pertimbangannya, beleid Kemenristekdikti itu didasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Aturan ini membuat gelar advokat dan sertifikat profesi advokat harus didapat lewat model program profesi advokat yang akan memakan waktu 1 tahun atau sama dengan dua semester.
Halimah mengutarakan Permenristekdikti tersebut juga mengatur bahwa mahasiswa yang lulus dari program ini akan memperoleh gelar advokat dan sertifikat profesi advokat.
Padahal, menurut Halimah, pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, telah menyebutkan dengan tegas bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
"Kesimpulan kami Permenristekdikti itu nampak ingin mengambil alih kewenangan dan mencampuri kemandirian organisasi profesi advokat," kata Halimah.
Ia mengaku tak mengerti pertimbangan Kemenristekdikti membuat beleid tersebut. Padahal ia menilai saat ini pendidikan advokat saat ini sudah dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Hukum yang minimal akreditasinya B.
"Ini artinya perguruan tinggi sudah terlibat dalam menjaga kualitas pendidikan calon advokat," kata Halimah.
Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Ahmad Muhibullah, juga menilai Permenristekdikti ini akan mempersulit akses seseorang untuk menjadi advokat. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar.
"Di LBH Keadilan ada sejumlah mahasiswa yang sedang magang, mereka sudah khawatir akan mahalnya biaya untuk menjadi advokat" ujar Muhib.
Atas dasar itu, baik Halimah maupun Munib meminta agar Menteri Ristekdikti mencabut Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.
Baca juga: 1.200 Lebih Startup Jadi Binaan Kementerian Riset
Tempo sudah berusaha meminta keterangan dari pihak Kemenristekdikti, tetapi belum ada respons. Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir dan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim telah dihubungi lewat telepon, tetapi tidak diangkat. Pesan melalui WhatsApp juga belum ada tanggapan.
