TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengaku mahfum dengan sikap Rizieq Shihab, yang menyebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggalang massa KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jenderal RI) di Arab Saudi untuk memenangkan Jokowi.
Baca: Kemlu Jawab Video Rizieq Shihab Soal Arahan Menlu di Pilpres
“Ya namanya Habib Rizieq, sejak dulu kan gitu. Ya rakyat sudah maklum,” tuturnya di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Selasa, 2 April 2019.
Sebelumnya beredar video Rizieq Shihab menuding Retno Marsudi mengarahkan staf KBRI dan KJRI di Arab Saudi untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. Ia menyebut perbuatan Retno mengancam kebebasan dari para staf tersebut.
Hasto mengaku TKN tidak gentar dengan beredarnya isu tersebut. Ia mengatakan, elektabilitas Jokowi - Ma’ruf menurut beberapa lembaga survei selama ini moncer.
Ia justru balik menuding bahwa hal tersebut adalah upaya untuk mendelegitimasi pemilu. Karena itu ia berharap agar KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, merespon hal-hal seperti ini.
“Maka seharusnya tokoh-tokoh demokrasi, KPU, Bawaslu, juga merespon hal tersebut,” kata dia.
Kementerian Luar Negeri sudah menjawab bahwa yang dituduhkan Rizieq tidak benar. Mereka membenarkan bahwa Retno memang datang ke Arab Saudi pada 4 Maret 2019 lalu. Namun, mereka menjelaskan bahwa kedatangan Menlu ke sana untuk membuka fasilitas pelayanan publik satu atap. Iqbal mengatakan hal ini sudah dicita-citakan sejak lama, namun baru terwujud dan selesai akhir Februari lalu.
Baca: Kemlu Tak Akan Laporkan Rizieq Shihab Terkait Tuduhan di Video
Dalam kesempatan itu, Menteri Retno justru meminta penyelenggaraan pemilu bisa didukung sepenuhnya agar berjalan lancar. "(Menlu meminta) Perwakilan harus memberikan dukungan penuh pada Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN). Yang kedua semua staf diminta untuk bersikap profesional, netral dan berintegritas," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2019.